HeloBorneo.com, Australia memerintahkan semua pejabat diplomatik non-esensial di Israel dan Uni Emirat Arab (UEA) untuk segera dievakuasi. Perintah ini dikeluarkan pada Jumat (13/3/2026) di tengah situasi keamanan yang memburuk akibat perang antara Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Australia Penny Wong menjelaskan bahwa perintah evakuasi tersebut didasarkan pada "situasi keamanan yang memburuk." Pernyataan ini disampaikan pada Kamis (12/3) malam, seperti dilansir AFP. Menurut Wong, para pejabat esensial Australia akan tetap berada di negara tersebut untuk mendukung warga Australia yang membutuhkan.
Pemerintah Australia, melalui Menlu Wong, terus menyarankan warganya untuk tidak bepergian ke Israel dan UEA. "Kami mengimbau Anda untuk meninggalkan Timur Tengah jika Anda bisa dan jika aman untuk melakukannya," ujarnya mengingatkan. Wong menambahkan, "Jangan menunggu sampai terlambat. Ini mungkin kesempatan terakhir untuk beberapa waktu."
Diketahui, sekitar 115.000 warga Australia berada di kawasan Timur Tengah. Dari jumlah tersebut, sekitar 2.600 orang di antaranya telah kembali ke Australia.
Situasi di Timur Tengah memanas sejak 28 Februari lalu, ketika AS dan Israel melancarkan serangan gabungan skala besar terhadap Iran. Serangan tersebut dilaporkan menewaskan tokoh pemimpin dan pejabat tinggi Teheran, termasuk pemimpin tertinggi negara tersebut, Ayatollah Ali Khamenei.
Sebagai respons, Iran melancarkan gelombang serangan rudal dan drone. Targetnya adalah Israel dan negara-negara Teluk yang menampung aset militer AS, seperti UEA, Bahrain, serta Qatar. Rentetan serangan Teheran terhadap negara-negara Teluk ini dilaporkan telah menewaskan sedikitnya 24 orang, termasuk 11 warga sipil dan tujuh tentara AS.
Sementara itu, Australia telah menyatakan dukungan untuk serangan AS-Israel terhadap Iran. Tindakan tersebut, menurut Canberra, diperlukan untuk mencegah Teheran memperoleh senjata nuklir. Otoritas Australia pekan ini juga mengatakan akan mengerahkan sejumlah pesawat pengintai militer jarak jauh ke kawasan Teluk untuk melindungi warga sipil.
