HeloBorneo.com, Elemen mahasiswa dan masyarakat dari Ikatan Mahasiswa Kalimantan Utara (IMKU) Jabodetabek menggelar aksi unjuk rasa bertajuk "Gerakan Borneo Gugat Istana" (Gebrakan) di Patung Arjuna Wijaya, dekat Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (13/4/2026) pukul 13.00 WIB, untuk mendesak Presiden Prabowo Subianto turun tangan menyelesaikan tiga persoalan utama di ujung utara Kalimantan.
Aksi tersebut membawa jargon "Asta Cita Tanpa Fakta, Kaltara Diabai Negara" dan "Perbatasan Negara, Dilupakan Negara". Ketua IMKU Jabodetabek, Bima Sadiropa Sijabat, menyatakan aksi ini merupakan respons konkret terhadap kondisi Kalimantan Utara yang dinilai jauh dari perhatian pemerintah pusat.
Bima menyebut, ada tiga poin utama yang menjadi fokus tuntutan massa. "Kami membawa tiga poin tuntutan: ketimpangan wilayah perbatasan, percepatan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kaltara, dan carut-marut Proyek Strategis Nasional (PSN)," ujarnya dalam keterangan.
Secara lebih rinci, Juru Bicara Koalisi, Kristianto Triwibowo, menjelaskan poin pertama mengenai perbatasan. Fokusnya pada minimnya kesejahteraan dan infrastruktur di wilayah tersebut.
Menurut Kristianto, layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan pangan masih sangat memprihatinkan di beranda negara. "Kesejahteraan di perbatasan sangat tidak memadai. Bahkan 90 persen kebutuhan warga di perbatasan masih bergantung pada Malaysia. Kami ingin Istana tahu detail kondisi di Krayan dan wilayah lainnya," tegasnya.
Terkait tuntutan kedua, massa mendesak pemerintah pusat untuk segera mencabut moratorium. Hal ini demi percepatan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kaltara.
Beberapa wilayah yang didorong untuk segera dimekarkan antara lain Tanjung Selor, Sebatik, dan Krayan. Pemekaran ini dinilai krusial agar rentang kendali pelayanan pemerintahan bisa lebih dekat dengan masyarakat di pedalaman.
Sementara itu, pada poin ketiga, massa mengkritisi tajam keberadaan PSN Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Tanah Kuning-Mangkupadi, Kabupaten Bulungan. Kristianto menilai proyek raksasa tersebut belum memberikan kue ekonomi yang signifikan bagi warga lokal.
"Kami menyoroti masalah lahan masyarakat yang belum tuntas, dampak ekologi laut bagi nelayan, hingga serapan tenaga kerja lokal yang minim karena rekrutmen justru dilakukan di luar Kaltara," imbuh mahasiswa S2 asal Kaltara tersebut.
Bima kembali menekankan bahwa palu kebijakan atas permasalahan di Kaltara berada di tangan pemerintah pusat. Oleh karena itu, unjuk rasa dipusatkan langsung di Jakarta. Gerakan ini diklaim murni sebagai aksi solidaritas dan idealisme mahasiswa.
Aksi ‘Gebrakan’ ini rencananya tidak hanya berhenti pada hari ini, melainkan akan dilakukan secara bertahap atau berjilid-jilid. Saat ini, konsolidasi terus dilakukan dengan melibatkan mahasiswa asal Kaltara yang berkuliah di berbagai kampus di Pulau Jawa.
"Banyak yang menitipkan harapan kepada kami. Ini adalah tanggung jawab moral kami sebagai mahasiswa yang berkuliah di Jakarta dan Pulau Jawa untuk menjadi penyambung lidah masyarakat perbatasan. Kami memohon doa dan dukungan masyarakat Kaltara agar misi ini berjalan lancar dan mendapatkan langkah konkret dari Presiden Prabowo," pungkas Bima.
