PBB Selidiki, 2 Prajurit TNI Kembali Gugur Akibat Ledakan di Lebanon
TERAS BERITA
HeloBorneo.com, Balikpapan – Dua prajurit TNI anggota Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL) dilaporkan gugur pada Senin (30/3/2026). Keduanya meninggal dunia dalam sebuah ledakan di dekat Bani Hayyan, Lebanon selatan, yang saat ini sedang diselidiki PBB sebagai insiden terpisah.
ISI BERITA
PBB mengonfirmasi gugurnya dua prajurit TNI tersebut. Menurut PBB, ledakan yang menghancurkan kendaraan mereka ini berbeda dengan serangan sebelumnya di Adchit Al-Qusayr yang menewaskan satu prajurit dan melukai tiga lainnya, meski sama-sama terjadi di Lebanon bagian selatan.
"Ini adalah dua insiden terpisah dan kami sedang menyelidikinya sebagai dua insiden terpisah," jelas Juru Bicara UNIFIL Kandice Ardiel pada Selasa (31/3/2026).
Sementara itu, militer Israel mengaku mengetahui laporan mengenai dua insiden tersebut. Mereka mengklaim tengah melakukan peninjauan secara menyeluruh untuk memastikan penyebab insiden, apakah terkait aktivitas militer atau Hizbullah.
Kepala Pasukan Penjaga Perdamaian PBB Jean-Pierre Lacroix mengutuk keras insiden ini. Dalam sebuah pengarahan pada Senin, Lacroix menegaskan, "Kami mengutuk keras insiden-insiden yang tidak dapat diterima ini. Pasukan penjaga perdamaian tidak boleh menjadi sasaran."
Sebelumnya, satu prajurit TNI atas nama Praka Faizal Rhomadon gugur setelah sebuah proyektil meledak di dekat salah satu posisi kelompok. Serangan ini diketahui merupakan akibat dari eskalasi antara militer Israel (IDF) dan Hizbullah. Selain menewaskan seorang prajurit, serangan itu juga melukai tiga prajurit TNI lainnya.
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya anggota TNI yang tergabung dalam UNIFIL. Indonesia turut mengecam serangan Israel ke Lebanon.
"Indonesia menegaskan kembali kecamannya terhadap serangan Israel di Lebanon selatan dan menyerukan kepada semua pihak untuk menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Lebanon, menghentikan serangan terhadap penduduk sipil dan infrastruktur, serta kembali ke dialog dan diplomasi untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan memajukan perdamaian," tegas Kemlu.
