29 November, 2021

HeloBorneo.com

Kabar dari Tanah Borneo

Yusril Ihza Mahendra Temui Jokowi, Bahas Pembangunan Ibu Kota Negara Baru

Rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Baru terus didorong pemerintah. Sebelumnya, rencana ini sempat dikesampingkan sementara waktu akibat prioritas pemerintah menghadapi pandemi COVID-19. Sekarang, rencana pembangunan perlahan mulai kembali bergaung. 

_____________________________________________

Ibu Kota Negara, Yusril Ihza Mahendra
Rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Baru terus didorong pemerintah. Sebelumnya, rencana ini sempat dikesampingkan sementara waktu akibat prioritas pemerintah menghadapi pandemi COVID-19. Sekarang, rencana pembangunan perlahan mulai kembali bergaung. | HeloBorneo.com — Ilustrasi: Maket desain rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru. (Foto: ist)

 

JAKARTA | Pada Senin (22/11/2021), Yusril Ihza Mahendra bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Pertemuan Pakar Hukum Tata Negara dengan Jokowi ini, menitikberatkan pada rencana Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim).

Selain membahas rencana pembangunan IKN baru dari segi tata hukum negara, pertemuan dua tokoh itu juga membahas berbagai hal lainnya. Selain Yusril dan Jokowi, pertemuan tersebut turut dihadiri Mensesneg Pratikno.

Disebutkan Yusril, Jokowi sangat antusias membahas proses pembangunan Ibu Kota Negara baru di Provinsi Kaltim itu. “Presiden sangat antusias membahas IKN dan berharap pembangunan IKN dan kepindahan Ibu Kota ke Kaltim tersebut berjalan sesuai rencana,” ujar Yusril.

Sebagai informasi, saat ini RUU terkait IKN sedang dalam pembahasan pemerintah dengan DPR. Terkait hal itu, Yusril mengemukakan niatnya membantu pemerintah mendalami berbagai permasalahan hukum tentang IKN.

“Permasalahan hukum itu antara lain adalah kepastian hukum mengenai pertanahan di IKN,” kata Yusril, dalam pesan singkatnya, Senin (22/11/2021).


Ibu Kota Negara, Yusril Ihza Mahendra
HeloBorneo.com — Yusril Ihza Mahendra saat bertemu Jokowi di Istana Bogor. Pertemuan itu turut didampingi oleh Mensesneg Pratikno. (Foto: VIVA/ Agus Rahmat)

 

Membangun area komersial di Ibu Kota Negara baru

Untuk diketahui, saat ini Yusril Ihza Mahendra juga menjadi lawyer beberapa perusahaan pengembang raksasa yang berasal dari  dalam negeri maupun luar negeri. Politikus Partai Bulan Bintang (PBB) ini akan mengorganisir peranan swasta yang ingin membangun area komersial di Ibu Kota Negara (IKN) baru itu.

Menurut Yusril, area komersial di Ibu Kota Negara adalah salah satu bagian penting, yang tanpanya, IKN akan menjadi kota tak bertuan. “Tanpa pengembangan area komersial, IKN bisa menjadi kota hantu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Yusril menjelaskan bahwa pembiayaan pembangunan area komersial di IKN itu sepenuhnya dilakukan oleh Pihak swasta, berdasarkan peruntukan lahan yang ditetapkan pemerintah di wilayah IKN itu. “Semua pembangunan itu tentunya akan disesuaikan dengan peruntukan lahan mengikuti master plan IKN yang dibuat Pemerintah,” jelasnya lagi.

Upaya pembiayaan yang sepenuhnya oleh swasta itu, tambah Yusril, karena pihak swasta ini tak ingin memberatkan dan membebani Pemerintah walau sedikitpun. “Mereka ingin menanam modal dan membayar lahan sesuai ketentuan Pemerintah,” jelasnya.


ibu kota negara, Yusril Ihza Mahendra
HeloBorneo.com — Ilustrasi: Yusril Ihza Mahendra. (Foto: kompas.com/Rakhmat Nur Hakim)

 

Jokowi sambut baik

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo menyambut baik masukan dan pendapat terkait pembangunan IKN dari sisi aspek Hukum Tata Negara ini. Terkait itu, Jokowi menyerahkan berbagai detil permasalahan dari sisi aspek Hukum Tata Negara untuk didiskusikan dengan Mensesneg Pratikno dan Menteri PPN/Ketua Bappenas Suharso Manoarfa.

Sebagai catatan, Presiden Jokowi sebelumnya telah memastikan bahwa proyek pembangunan ibu kota negara baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur akan tetap berjalan meski pandemi COVID-19 belum berakhir.

“Disampaikan oleh Bapak Presiden terkait dengan pembangunan ibu kota baru yang perencanaanya akan terus dilaksanakan,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai bertemu dengan Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/9/2021). .

Walau begitu, perlu dipahami bahwa proses pemindahan ibu kota butuh waktu yang tidak sebentar. Bahkan, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa proses itu bisa berlangsung hingga 20 tahun.

“Pengembangan ini akan dilakukan dalam 15 tahun sampai 20 tahun ke depan,” lanjut Menko yang juga Ketua Umum Partai Golongan Karya itu. (*) [HeloBorneo.com]

 

Bagi artikel ini
  • 30
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    30
    Shares