12 September, 2021

HeloBorneo.com

Kabar dari Tanah Borneo

Pasca Vonis Hukum Jaksa Pinangki, Kejaksaan Tunggu Respons Terdakwa

Vonis hukum Jaksa Pinangki telah dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor), Senin (8/2/2021) kemarin.

_____________________________________________

vonis hukum jaksa pinangki
HeloBorneo.com — Terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari. (Foto: ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc)

 

JAKARTA | Pasca vonis hukum jaksa Pinangki Sirna Malasari 10 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor), pihak Kejaksaan Agung memilih untuk wait and see respons terdakwa. Saat ini belum ada respons apakah menerima atau memilih banding dari pihak jaksa Pinangki.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Ali Mukartono saat ditemui di Gedung Pidana Khusus (Pidsus), Kejakgung, Jakarta, Selasa (9/2) malam, mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu. “Kita tunggu sikap dia (Pinangki),” ujarnya.

Ali Mukartono juga mengatakan Kejaksaan Agung menghormati putusan majelis hakim terkait vonis hukum jaksa Pinangki. “Yang pasti, kejaksaan menghormati putusan majelis hakim terhadap Pinangki. Termasuk atas vonis tak terduga dari majelis hakim, dengan menghukum Pinangki lebih berat ketimbang tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU),” tegasnya.

Vonis hukum jaksa Pinangki, terbukti bersalah

Sebagai informasi, majelis hakim membacakan vonis hukum jaksa Pinangki pada Senin (8/2/2021). Dalam kasus ini, Pinangki dinyatakan terbukti bersalah melakukan tiga tindak pidana sekaligus.

Pertama, Pinangki menerima uang suap 500.000 dollar Amerika Serikat (Rp 7,5 miliar) dari Djoko Tjandra. Uang tersebut terbukti sebagai panjar dari 1 juta dolar atas peran Pinangki membuat dan mengurus proposal fatwa bebas dari Mahkamah Agung (MA), untuk terpidana korupsi Bank Bali 1999 tersebut.

Kedua, Pinangki terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dengan total 375.229 dollar AS atau setara Rp 5,25 miliar. Majelis hakim pun menguatkan tuduhan jaksa terkait pencucian uang (TPPU) yang dilakukan Pinangki.

Ketiga, Pinangki dinyatakan terbukti melakukan pemufakatan jahat bersama Djoko Tjandra yang sempat buron sejak 2009., Andi Irfan Jaya, dan Anita Kolopaking untuk menjanjikan uang 10 juta dollar AS kepada pejabat Kejagung dan MA demi mendapatkan fatwa.

Fatwa itu diurus agar Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra dapat kembali ke Indonesia tanpa menjalani hukuman dua tahun penjara di kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali.

Lebih berat dari tuntutan jaksa

Atas perbuatannya itu, majelis hakim menjatuhkan vonis hukum jaksa Pinangki selama 10 tahun penjara. Lebih berat dari tuntutan jaksa yakni 4 tahun penjara.

Selain vonis 10 tahun, Pinangki juga diwajibkan membayar denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan di kasus korupsi terkait kepengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA).

Ketua Hakim Eko Purwanto dalam amarnya menegaskan sejumlah pertimbangan Pinangki divonis lebih berat dari tuntutan. Hakim Eko mengatakan tuntutan penjara empat tahun terlalu rendah dari perbuatan yang dituduhkan terhadap Pinangki. Mengingat Pinangki, adalah seorang jaksa yang merupaka penegak hukum di Tanah Air, yang turut membantu Djoko Tjandra sebagai terpidana, dan buronan dari eksekusi hukuman atas kasusnya. (*) [HeloBorneo.com]

Bagi artikel ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •