25 September, 2021

HeloBorneo.com

Kabar dari Tanah Borneo

Tegaskan Urgensi RUU BUMDes, Mahyudin: Memajukan Perekonomian Masyarakat Desa

Urgensi RUU BUMDes mengemuka setelah Wakil Ketua DPD RI dari dapil Kaltim, Muhyidin menyampaikannya dalam pembahasan bersama para ahli. 

_____________________________________________

urgensi RUU BUMDes
HeloBorneo.com — Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin (Foto: DPD RI)

 

BANDUNG | DPD RI berpandangan pentingnya Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Desa (RUU BUMDes) untuk menjadi Undang-Undang. Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin menyebutkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tidak memberikan kejelasan pengaturan yang konstruktif terhadap BUMDes.

Demikian disampaikan Mahyudin dalam Focus Group Discussion Urgensi dan Strategi Percepatan Pembahasan RUU BUMDes menjadi Undang-Undang Tahun 2021 di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jumat, (5/2/2021).

Menurut Mahyudin, data aspirasi daerah yang disampaikan kepada DPD RI terdapat dua belas provinsi mengeluhkan status BUMDes yang hanya sebagai badan usaha saja.

Urgensi RUU BUMDes

Menurut Mahyudin, urgensi RUU BUMDes muncul akibat adanya kesulitan yangdialami BUMDes saat ingin melakukan pengembangan kerjasama dengan pihak lainnya.

“Pengembangan kerjasama BUMDes bersama pihak lainnya menjadi tidak mudah dilakukan dengan status badan usaha bukan badan hukum. Status BUMDes yang tidak berbadan hukum berpotensi menjadi persoalan tumbuh kembangnya dalam memenuhi peran sebagai lembaga sosial dan komersial,” katanya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua DPD RI itu menjelaskan pentingnya maksud dan tujuan pengaturan BUMDes diatur dalam Undang-Undang tersendiri antara lain yaitu agar dapat memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama, serta meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.

_____________________________________________

Berita terkait BUMDes:

Evaluasi Manajemen BUMDes, Karolin Targetkan 2021 Semua Desa di Landak Miliki Badan Usaha

_____________________________________________

“Yang menjadi penting nantinya diatur dalam RUU BUMDes adalah mengenai penegasan permodalannya. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 1 angka 6 UU Desa hanya mengatur masalah permodalan BUMDes yang seluruhnya atau sebagian besarnya dimiliki desa dari kekayaan yang dipisahkan,” demikian lanjut Mahyudin menjelaskan soal urgensi RUU BUMDes.

“Kami DPD RI berpandangan bahwa kekayaan yang berasal dari desa sebagai modal BUMDes seharusnya diatur dalam regulasi tersendiri. Jika BUMDes terjadi pailit, siapa yang akan menanggung hal tersebut? Karena masalah kepailitan ini tidak mempunyai pengaturan yang sinergi antara Peraturan Pemerintah dengan Peraturan Menterinya dalam pertanggungjawabannya,” terangnya.

BUMDes menjadi kekuatan ekonomi di desa

Tim Ahli RUU BUMDes dari DPD RI, Sofyan Sjah menyatakan RUU BUMDes penting karena ke depannya BUMDes dapat menjadi kekuatan ekonomi kuat di desa. “BUMDes diorientasikan mengelola usaha, investasi di desa disaring oleh BUMDes, mana investasi yang layak dan pro kepentingan rakyat,” tegasnya.

Ketua Umum Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi), Wargiyati mendukung perwujudan BUMDes menjadi Undang-Undang. “Sekarang saja BUMDes sudah maju dan ada yang bisa omsetnya besar. Tetapi memang belum merata di seluruh Indonesia. Perlu dukungan dari Pemerintah dan semua pihak untuk mewujudkannya. BUMDes juga wajib memberdayakan potensi desa lokal yang ada di desa,” katanya. (#DPDRI) (*) [HeloBorneo.com]

Bagi artikel ini
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    1
    Share