Wed. Jun 3rd, 2020

HeloBorneo.com

Kabar dari Tanah Borneo

Tidak Konsisten, Demokrat Pertanyakan Keseriusan Pemerintah Tangani Covid-19

2 min read
Demokrat Pertanyakan Keseriusan Pemerintah
HeloBorneo.com – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Irwan (Foto: suarairwan)

JAKARTA | Demokrat pertanyakan keseriusan pemerintah. Pernyataan pemerintah melalui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang memutuskan memberi izin operasional kembali per 7 Mei bagi seluruh moda transportasi ini mengundang tanda tanya.

Partai Demokrat menilai cara pemerintah menangani pandemi covid-19 ini dianggap tak konsisten. Padahal, penyebaran virus corona di seluruh wilayah Indonesia ini tengah memasuki masa puncaknya. Pernyataan Menhub, selain membuat bingung masyarakat, juga menghangatkan kancah politik nasional.

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Irwan, mengatakan bahwa alasan ekonomi yang mendasari kebijakan relaksasi transportasi yang disampaikan oleh Menhub memperlihatkan pendapat bahwa pemerintah hanya mementingkan ekonomi.

Pernyataan Menhub membuat Partai Demokrat pertanyakan keseriusan pemerintah menangani covid-19. Hal ini juga semakin mempertegas posisi pemerintah yang seolah tidak mementingkan keselamatan dan nyawa manusia.

Legislator asal Kalimantan Timur (Kaltim) ini mempertanyakan kebijakan pemerintah yang berubah-ubah. “Ini kita mau apa sih ini? Presiden jelas pidato khusus larang mudik, tapi kemudian berubah-ubah dalam tataran di lapangan,” demikian pertanyaan Irwan. Pertanyaan tersebut disampaikannya dalam rapat kerja virtual Komisi V dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR dan Kakorlantas Mabes Polri, Rabu (6/5/2020).

Bikin Bingung dan Kontra Produktif

Lebih lanjut, Irwan mengatakan bahwa keputusan yang selalu berubah-ubah itu hanya akan menambah kebingungan pemerintah daerah. Tidak hanya itu, kebijakan yang tidak konsisten juga menjadi kontra produktif di saat semangat daerah-daerah tengah berpacu dengan tinggi guna memutus mata rantai penularan covid-19.

Bahkan, sedemikian semangatnya, di daerah tak hanya jalan besar yang ditutup, bahkan jalan-jalan kecil dan jalan tikus pun ditutup untuk menegakkan aturan PSBB dengan sebaik-baiknya.

“Sampai-sampai jalan tikus ditutup, tapi hari ini kita dipertontonkan lagi bagaimana tanggung jawab pemerintah pada penanganan Covid-19 tidak serius,” tegas Irwan.

Ketiadaan Pembatasan Mempercepat Penularan

Anggota Fraksi Partai Demokrat ini malah mengkhawatirkan dengan tidak adanya pembatasan moda transportasi akan mempercepat penularan ke seluruh daerah di Indonesia. Padahal, diperkirakan masa puncak penularan covid-19 akan berlangsung selama dua bulan ke depan.

Politikus yang juga menjabat Wasekjen Partai Demokrat ini mengatakan bahwa penyelamatan ekonomi juga sama penting. Namun, dirinya mengatakan bahwa keselamatan masyarakat lebih utama.

Irwan meminta pemerintah tetap fokus melakukan penanganan sesuai apa yang telah diwacanakan oleh presiden. Jangan sampai tidak menghargai upaya daerah yang sudah memakai banyak dana APBD dalam menangani covid-19. “Kita ingin pemerintah bertanggung jawab terhadap apa yang diucapkan, sehingga tidak menimbulkan kebingungan di daerah,” tegasnya.

Dirinya pun berseloroh, agar pemerintah tidak bercanda, seolah olah menyebut hari ini tempe, tapi besoknya dikatakan kedelai. Hal ini adalah bentuk inkonsistensi yang menimbulkan kebingungan. “Daerah sudah habis-habisan APBD digunakan untuk penanganan Covid-19, tapi di pusat seperti bercanda saja, besok tempe besok kedelai besoknya tempe,” pungkasnya. (*) [HeloBorneo.com]

Suka artikel ini? Silakan bagikan melalui media sosial anda: