27 November, 2020

HeloBorneo.com

Kabar dari Tanah Borneo

Taklimat MUI Soal UU Ciptaker, Sebut Pemerintah Tak Peduli Pendapat Ormas Islam

3 min read
uu ciptaker
Pengesahan UU kontroversial yang dilakukan oleh DPR beberapa hari lalu mendapat perhatian serius Majelis Ulama Indonesia (MUI). | HeloBorneo.com – Ilustrasi: Aksi demo mahasiswa menolak omnibus law (ist)

JAKARTA | UU Ciptaker (Cipta Kerja) yang disebut juga Omnibus Law memancing amarah publik. Pengesahan UU kontroversial yang dilakukan oleh DPR beberapa hari lalu mendapat perhatian serius Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Pasca penetapan atas undang-undang  tersebut mendapat protes bahkan perlawanan sangat keras dari masyarakat. Merebak aksi demontrasi yang berujung aksi kekerasan serta vandalisme meletup di berbagai wilayah nusantara.

Atas hal tersebut MUI merilis Taklimat menanggapi kekisruhan dan polemik yang berkembang akibat pengesahan UU Ciptaker itu oleh DPR. Taklimat MUI ini ditandatangani Wakil Ketua MUI, KH Muhyiddin Junaidi MA dan Sekjen Dr. H. ANWAR ABBAS, M.M., M.Ag.

Taklimat MUI soal UU Ciptaker

Berikut isi Taklimat:

“PENETAPAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA (OMNIBUS LAW)”

(Nomor: Kep-1730/DP-MUI/X/2020)

Assalamu’alaikum w. w.

Mencermati dan menyaksikan Konstalasi Politik, Sosial dan Ekonomi Mutakhir serta Suasana Hati Sanubari Bangsa Indonesia terkait penetapan Undang- Undang Cipta Kerja yang mendapatkan protes dan unjuk rasa serta penentangan dari berbagai elemen bangsa di seluruh Indonesia, maka dengan ini Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Taklimat, sebagai berikut:

MUI sangat menyesalkan dan prihatin kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang tidak merespons dan mendengarkan permintaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dewan Pimpinan MUI serta Pimpinan Ormas-Ormas Islam dan segenap elemen bangsa yang menolak ditetapkannya RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja, padahal berbagai elemen bangsa tersebut telah mengirimkan pernyataan sikapnya bahkan telah bertemu dengan Pimpinan DPR RI dan anggota Panitia Kerja RUU Cipta Kerja.

MUI menolak UU Cipta Kerja yang lebih banyak menguntungkan para Pengusaha, Cukong, investor asing serta bertolak belakang dengan Pasal 33 ayat 3 UUD Tahun 1945 yang berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”.

MUI meminta kepada Aparat Keamanan Kepolisian untuk menjaga dan melindungi Hak Asasi Manusia para pengunjuk rasa, karena unjuk rasa dan menyampaikan pendapat di depan umum dilindungi oleh Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia serta MUI menghimbau kepada para pengunjuk rasa untuk tidak melakukan tindakan anarkis serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.

MUI meminta kepada Presiden Jokowi untuk dapat mengendalikan suasana Keamanan dan Ketertiban Masyarakat saat ini dengan menghargai Hak Azasi Manusia Warga Negara dan jangan membiarkan aparat keamanan melakukan tindakan yang brutal dan tindakan yang tidak terkontrol dalam menangani unjuk rasa.

MUI mendorong dan mendukung setiap elemen masyarakat yang akan melakukan Revisi Undang-Undang (Judicial Review) ke Mahkamah Konstitusi dan MUI mengingatkan kepada para Hakim Agung Mahkamah Konstitusi untuk tetap istiqamah menegakkan keadilan, menjaga kemandirian, marwah dan martabatnya sebagai hakim yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Mahkamah Ilahi di Yaumil Mahsyar.

MUI mengharapkan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk lebih fokus dalam menangani wabah Covid-19 serta tidak membuat kebijakan- kebijakan yang kontroversial sehingga dapat menimbulkan kegaduhan secara nasional.

MUI mengharapkan kepada segenap elemen bangsa untuk senantiasa memperkokoh persatuan dan kesatuan serta merenda jalinan kehidupan harmoni, sehingga kita bersama-sama dapat mengawal dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga selama-lamanya.

Demikianlah Taklimat ini kami buat seraya mengharapkan bantuan kekuatan

dan keridhaan Allah Subhanahu Wata’ala.

Billahi Taufiq Walhidayah, Wassalamu’alaikum w. w.

 

Wakil Ketua Umum,

KH. MUHYIDDIN JUNAIDI, MA

Jakarta, 20 Shafar 1442 H 08 Oktober 2020 M

DEWAN PIMPINAN

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Sekretaris Jenderal,

Dr. H. ANWAR ABBAS, M.M., M.Ag

_______________________________________

berita terkait: Kompak! Tokoh NU, Muhammadiyah, dan Kristen Tolak UU Ciptaker

_______________________________________

DPR sahkan UU Ciptaker di awal minggu

uu ciptaker
Para menteri berfoto bersama dengan pimpinan DPR usai pengesahan UU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). (Foto: ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK A)

Sebelumnya, omnibus law RUU Cipta Kerja disahkan oleh pemerintah bersama DPR. Rapat Paripurna pengesahan UU Ciptaker itu dilakukan pada Senin (5/10/2020). Pengesahan tersebut maju dari jadwal sebelumnya tanggal 8 Oktober 2020. Dalam Rapat Paripurna yang digelar di awal minggu itu, sebanyak tujuh fraksi menyatakan sikapnya menyetujui RUU. Ketujuh fraksi itu yaitu: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan.

Sementara, ada dua fraksi menyatakan menolak RUU kontroversial tersebut yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat. Dalam sidang paripurna, Fraksi Partai Demokrat pun walk-out dari ruang sidang karena tidak menyetujui keputusan DPR untuk mengesahkan RUU Omnibus Lawa menjadi undang-undang.

(*) [HeloBorneo.com]

Bagi artikel ini
  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    2
    Shares