Polemik Pemilu 2024 Ditunda, Jusuf Kalla: Bila Tidak Taat Konstitusi, Negeri Ini Akan Ribut

Polemik Pemilu 2024 ditunda jadi perhatian Jusuf Kalla. Negarawan yang telah dua kali mengemban amanah  sebagai Wakil Presiden itu mengatakan konsekuensi buruk bila wacana yang menjadi polemik itu benar-benar terjadi di tanah air.

________________________________________

JAKARTA | Sosok Negarawan yang telah dua kali mengemban amanah sebagai Wakil Presiden yang juga Mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla angkat bicara terkait wacana penundaan Pemilihan Umum 2024.

Menurut wakil presiden ke-10 dan 12 itu, jika wacana Pemilu 2024 ditunda benar terjadi, berarti merupakan sebuah perubahan besar dalam politik. Perubahan pada agenda politik nasional terbesar itu, lanjutnya, akan ada banyak masalah yang timbul. Salah satunya adalah keributan di masyarakat

“Kalau kita tidak taat konstitusi maka negeri ini akan ribut,” ujar Jusuf Kalla di Jakarta, sebagaimana dikutip dari kabarpolitik.com, Selasa (1/3/2022).

Ditegaskannya, seluruh elemen bangsa di Tanah Air harus taaat pada konstitusi. Politisi senior partai berlambang pohon beringin ini menegaskan konstitusi sudah mengamanatkan pemilihan umum digelar lima tahun sekali. Dengan demikian, agenda politik nasional itu harus dipatuhi.

“Sebagai bangsa, sebagai rakyat kita harus taat konstitusi. Konstitusi mengatakan (pemilu) lima tahun, yah lima tahun,” tegasnya lagi.

Sosok yang akrab dipanggil JK ini ini menambahkan, suara-suara yang muncul yang menyebut perlu penundaan Pemilu tersebut perlu memikirkan secara matang wacana tersebut. Jangan sampai ide penundaan itu berujung masalah hanya karena ada pihak yang ingin mengedepankan keinginan sendiri.

Pencetus wacana Pemilu 2024 ditunda

Sebagai informasi, ada beberapa pihak yang mengusulkan penundaan pelaksanaan Pemilu 2024.

Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar menerima masukan dari berbagai pihak terkait wacana itu, dengan alasan momentum perbaikan ekonomi tidak hilang.

“Dari seluruh masukan itu saya mengusulkan pemilu tahun 2024 itu ditunda satu atau dua tahun. Agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan tidak terjadi freeze (pembekuan ekonomi) untuk mengganti stagnasi selama dua tahun masa pandemi,” kata Muhaimin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (23/02/2022).

Sehari setelahnya, Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto juga mendapatkan aspirasi serupa saat bertemu dengan petani sawit di Kabupaten Siak, Pekanbaru pada Kamis (24/2/2022).

Dalam sesi tanya jawab, para petani di Kampung Libo Jaya, Kabupaten Siak menyatakan keinginan adanya keberlanjutan pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo. Hal itu karena mereka merasa kebijakannya telah meningkatkan harkat hidup petani sawit.

Airlangga pun menerima aspirasi para petani sawit ini, namun ia belum bisa memberikan jawaban apapun yang bukan kewenangannya.

“Kami akan bicarakan aspirasi ini dengan pemimpin partai politik yang lain, dan bagi kami, bagi partai Golkar aspirasi rakyat adalah aspirasi partai, oleh karena kami akan terus menerima aspirasi rakyat dan tentu akan disalurkan,” ungkap Menko Airlangga.

Selain Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, serta Ketum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf tercatat mendukung wacana Pemilu 2024 ditunda. (*) [HeloBorneo.com]