25 November, 2020

HeloBorneo.com

Kabar dari Tanah Borneo

Pertimbangkan Kesehatan Rakyat, Ketua MPR Minta Pemerintah Jangan Paksa Pilkada 2020

2 min read
jangan paksa Pilkada 2020
HeloBorneo.com – Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo. (net)

JAKARTA | Ketua MPR minta pemerintah jangan paksa Pilkada 2020 tetap dilaksanakan pada awal Desember nanti, dan lebih mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan rakyat agar tidak terpapar virus covid-19.

Bambang Soesatyo atau akrab dipanggil Bamsoet meminta, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum ( KPU) agar tidak memaksakan pelaksanaan Pilkada 2020. Ketua MPR meminta penundaan pesta demokrasi di daerah itu jika kasus Covid-19 masih meningkat.

“Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kemendagri dan KPU, untuk tidak memaksakan Pilkada dilaksanakan tahun 2020 apabila situasi cukup riskan, dikarenakan kesehatan masyarakat saat ini wajib menjadi prioritas bersama,” kata Bambang dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (12/9/2020) lalu.

Bambang meminta, Satgas Penanganan Covid-19 dan Pemerintah Daerah memastikan seluruh pihak yang terlibat dalam Pilkada meningkatkan kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan Covid-19. Pasalnya, Bamsoet mengungkapkan ada 45 kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada 2020 yang masuk kategori zona merah Covid-19.

Politisi Partai Golkar ini pun meminta, Satgas Penanganan Covid-19 mengawasi perkembangan kasus Covid-19 di 45 daerah tersebut. “Agar apabila situasi pandemi masih terus mengalami peningkatan, untuk dipertimbangkan secara matang mengenai pengunduran jadwal pelaksanaan Pilkada 2020,” ujarnya.

Mantna Ketua DPR ini meminta agar pemerintah melakukan evaluasi seluruh tahapan Pilkada 2020 yang sudah dilaksanakan, karena banyak terjadi pelanggaran terhadap protokol kesehatan Covid-19.

“Sehingga perlu diambil sikap tegas dari awal apabila pelanggaran masih berpotensi banyak dilakukan dalam berbagai tahapan Pilkada ke depannya,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Awalnya, jadwal pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.

Adapun tahapan pendaftaran calon digelar selama 4-6 September 2020. Sedangkan masa verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon, termasuk tes kesehatan, dijadwalkan digelar 4-22 September 2020. Sementara, penetapan paslon bakal digelar 23 September. (*) [HeloBorneo.com

Bagi artikel ini
  • 4
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    4
    Shares