17 May, 2022

HeloBorneo.com

Kabar dari Tanah Borneo

Pemindahan Ibu Kota Negara Sudah Tepat, Bamsoet: MPR Akan Perkuat Payung Hukum IKN Lewat PPHN

Pemindahan Ibu Kota Negara telah bergulir. Namun, tetap ada ancaman bahwa kegiatan pembangunan IKN Nusantara bisa berhenti di tengah jalan. Untuk itu, Ketua MPR akan memperkuat payung hukum terkait hal tersebut.

________________________________________

pemindahan ibu kota negara
Pemindahan Ibu Kota Negara telah bergulir. Namun, tetap ada ancaman bahwa kegiatan pembangunan IKN Nusantara bisa berhenti di tengah jalan. Untuk itu, Ketua MPR akan memperkuat payung hukum terkait hal tersebut. | HeloBorneo.com — Ketua MPR Bambang Soesatyo berpose bersama Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriani Jokowi sebelum rombongan meninggalkan IKN, Selasa (15/3/2022). (Foto: ist)

 

PENAJAM | Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur sudah tepat. Terlebih, saat ini kemampuan Kota Jakarta untuk menyangga dan menyediakan layanan sebagai Ibu Kota Negara, semakin tidak memadai.

“Pertumbuhan dan laju modernitas zaman menghadirkan tantangan yang semakin kompleks dan dinamis. Sehingga, membutuhkan karakteristik Ibu Kota Negara yang mampu memfasilitasi tata kelola pemerintahan secara efisien dan efektif. Selain, mempunyai daya saing sebagai smart, green, dan beautiful city,” ujar Bamsoet usai sarapan nasi goreng dan Mie Instan bersama dengan para Menteri Indonesia Maju Pramono Anung, Basuki Hadimoeljono, Suharso Monoarfa, Erick Tohir, Bahlil Rahadalia dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor sebelum meninggalkan Titik Nol IKN Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (15/3/2022).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM dan Keamanan ini menuturkan, usulan pemindahan Ibu Kota Negara di luar Pulau Jawa sebenarnya sudah mengemuka sejak pemerintahan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno mengusulkan Ibu Kota Negara pindah dari Jakarta ke Palangkaraya. Presiden Soeharto juga pernah mengusulkan Ibu Kota Negara pindah ke Jonggol dengan Keppres No. 1 Tahun 1997.


pemindahan ibu kota negara
HeloBorneo.com — Ketua MPR di perkemahan yang berlokasi di Titik Nol Ibu Kota Negara. (Foto: ist)

 

“Namun, hingga kini usulan pemindahan tersebut tidak terealisasi dengan berbagai alasan. Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur menjadi sangat tepat. Seiring dengan beban Jakarta yang semakin berat dan tidak lagi mampu ditopang oleh daerah penyangga di sekitar Jakarta,” kata Bamsoet.

________________________________________

Berita terkait:

________________________________________

 

Payung hukum pemindahan Ibu Kota Negara akan diperkuat 

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia ini menerangkan, membangun Ibu Kota Negara Nusantara bukanlah persoalan sederhana. Karenanya, dibutuhkan fokus perhatian dari segenap pemangku kepentingan nasional.

“Saat ini payung hukum pembangunan IKN Nusantara adalah Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. Berdasarkan masterplan Bappenas, pembangunan IKN Nusantara dimulai sejak tahun 2022 hingga 2045. Banyak pihak mengkhawatirkan pembangunan IKN Nusantara akan mangkrak ditengah jalan. Tentu kita semua tidak ingin hal itu terjadi,” tegas Bamsoet.


pemindahan ibu kota negara
HeloBorneo.com — Ketua MPR Bambang Soesatyo berpose di perkemahan yang berlokasi di Titik Nol Ibu Kota Negara. (Foto: ist)

 

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, agar pembangunan IKN Nusantara berkesinambungan, MPR RI akan memperkuat payung hukumnya dengan menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). PPHN memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat dibanding undang-undang.

“Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara sangat mungkin menjadi objek legislatif review di DPR serta judicial review di Mahkamah Konstitusi. Sehingga, ada kemungkinan untuk ‘ditorpedo’ di tengah jalan. Kehadiran PPHN akan menjamin keberlangsungan pembangunan IKN sebagai proyek prioritas pembangunan jangka panjang. Sehingga siapapun presiden terpilih setelah Presiden Joko Widodo akan tetap melanjutkan pembangunan IKN,” pungkas Bamsoet. (*) [HeloBorneo.com]

Bagi artikel ini