23 September, 2021

HeloBorneo.com

Kabar dari Tanah Borneo

Hasil Evaluasi, Pemerintah Perpanjang PPKM Hingga 8 Februari 2021

pemerintah perpanjang PPKM
Ketua Komite PC-PEN yang juga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

JAKARTA | Pemerintah perpanjang PPKM selama dua minggu ke depan. Keputusan ini diambil setelah melakukan evaluasi dan pembahasan pada Rapat Terbatas tentang Laporan Komite PC-PEN yang dipimpin Presiden.

Berdasarkan hal itu, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM selama 2 minggu berikutnya hingga 8 Februari 2021.

Keputusan pemerintah perpanjang PPKM ini diambil berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi selama 10 hari pemberlakuan pembatasan kegiatan, yang menunjukkan bahwa laju peningkatan kasus Covid-19 di 77 Kabupaten dan Kota di Nusantara masih belum dapat dikendalikan secara optimal.

Menurut rilis yang diterima HeloBorneo.com, pada Kamis (21/1/2021), hasil monitoring dan evaluasi itu berdasarkan kerja sama dengan Pemerintah Daerah.

“Melihat hasil monitoring harian, evaluasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat selama 2 minggu berikutnya,” ujar Ketua Komite PC-PEN yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Kamis (21/1/2021).

Pemerintah perpanjang PPKM, perlu dukungan Pemda

Untuk mendukung pelaksanaan dari perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan ini, Gubernur diminta melakukan evaluasi (berdasarkan 4 parameter yang telah ditetapkan) terhadap seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah pemerintahannya.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan bahwa hasil eveluasi itu nantinya akan digunakan sebagai dasar penetapan Kabupaten dan Kota yang akan memberlakukan pembatasan kegiatan di periode 2 minggu berikutnya.

Tidak tertutup kemungkinan pemberlakuan pembatasan kegiatan ini akan diberlakukan lebih luas dengan penambahan Kabupaten dan Kota yang baru.

Peta zonasi

Dari peta zonasi risiko kenaikan kasus Covid-19 yang dipantau di 73 Kabupaten dan Kota, masih terdapat
29 Kabupaten dan Kota dengan Zona Risiko Tinggi.

Selanjutnya, ada sebanyak 41 Kabupaten dan Kota dengan Zona Risiko Sedang, serta 3 Kabupaten dan Kota dengan Zona Risiko Rendah.

Keputusan pemerintah perpanjang PPKM ini juga akan diatur kembali dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri, yang akan mengatur mengenai perubahan, perpanjangan dan perluasan atas pelaksanaan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat di daerah tertentu.

Pemerintah perpanjang PPKM karena hasil belum sesuai harapan

Menko Airlangga menjelaskan, keputusan pemerintah perpanjang PPKM itu karena belum tercapai hal yang diinginkan karena parameternya belum menunjukkan tanda-tanda membaik.

“Setelah 10 hari pemberlakuan pembatasan kegiatan, masih banyak Kabupaten dan Kota yang parameternya belum membaik. Seperti misalnya, angka Kasus Mingguan, Kasus Aktif, Jumlah Kematian, Jumlah Kesembuhan, menunjukkan bahwa masih banyak Kabupaten dan Kota yang menurun parameternya. Angka keterisian TT ICU dan TT Isolasi (BOR) di ketujuh Provinsi juga masih di atas rata-rata nasional,” jelasnya.

Berdasarkan evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat tersebut, maka Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pembatasan kegiatan masyarakat mulai tanggal 26 Januari s/d 8 Februari 2021, dan akan tetap memberlakukan pembatasan kegiatan yang sama, dengan sedikit perubahan yaitu jam operasi Mall s/d pukul 20.00.

Secara lengkap, pembatasan kegiatan tersebut meliputi: 1) Perkantoran WFH 75%; 2) Belajar-mengajar secara daring; 3) Sektor Esensial beroperasi 100%; 4) Pusat Belanja/ Mall beroperasi s/d pukul 20.00; 5) Restoran: dine-in 25%, take-away diijinkan; 6) Kegiatan Konstruksi 100% beroperasi; 7) Kegiatan Ibadah 50%; 8) Fasiltas Umum ditutup, Kegiatan
Sosial Budaya dihentikan sementara; 9) Transportasi Umum diatur kapasitas dan jam operasional.

Semua pembatasan tersebut harus diikuti dengan penerapan Protokol Kesehatan yang lebih ketat.

Perkembangan Pelaksanaan Vaksinasi

Setelah distribusi vaksin tahap 1 termin 1 sejumlah 1,2 juta dosis untuk Tenaga Kesehatan dan sebagian Pelayananan Publik, dilanjutkan pendistribusian untuk 1,8 juta dosis yang akan dimulai tanggal 21 Januari 2021.


pemerintah perpanjang ppkm
HeloBorneo.com – Ilustrasi: vaksin virus Corona (Covid-19). (Foto: Shutterstock)

Pada dasarnya ditujukan pada Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota yang belum terkirim pada tahap 1 termin 1 dan Kabupaten/Kota yang baru menerima 1 dosis untuk penyuntikan pertama serta pelayanan publik.

Menko Airlangga menambahkan, bahwa pemerintah sudah mendapatkan kepastian mendapatkan vaksin dari 3 produsen vaksin Covid-19 yang terbaru selain dari Sinovac.

”Pemerintah sudah mendapatkan kepastian vaksin AstraZeneca dan Novavax, Covax/ GAVI untuk Indonesia. Perjanjian pembelian vaksin dari AstraZeneca dan Novavax serta Form B untuk Covax/ GAVI sudah ditandatangani. Penandatanganan perjanjian dengan Pfizer akan segera dilaksanakan,” ujarnya.

Selain itu, untuk akselerasi percepatan vaksinasi, Pemerintah tengah mendorong program kerjasama dengan Rumah Sakit dan Klinik swasta, agar pelaksanaan vaksinasi bisa mencapai target 300 hari vaksinasi.

“Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi juga terus disempurnakan dan akan terintegrasi dengan seluruh sistem terkait. Peta capaian vaksinasi per Kabupaten danKota juga nantinya akan dapat diakses langsung oleh masyarakat melalui
peta sebaran di Satuan Tugas Penanganan Covid-19,” pungkasnya. (*) [HeloBorneo.com]

Bagi artikel ini
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    1
    Share