Tue. Jul 14th, 2020

HeloBorneo.com

Kabar dari Tanah Borneo

Pemerintah Larang Mudik, Kapal Penumpang Stop Operasi

2 min read
Pemerintah larang mudik tahun ini
HeloBorneo.com – Ilustrasi: para penumpang kapal berada di KM Kelud di Pelabuhan Belawan Medan (Foto: ANTARA FOTO/Septianda Perdana)

JAKARTA | Pemerintah larang mudik tahun ini. Imbasnya, kapal penumpang segera hentikan kegiatan operasional. Demikian diungkapkan oleh pihak Kementerian Perhubungan.

Pemberhentian operasional itu mulai Jumat dini hari tadi, 24 April 2020, pukul 00.00. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan memastikan, pada waktu yang telah ditentukan itu, kapal laut untuk angkutan penumpang sudah tidak akan beroperasi.

Agus Purnomo mengungkapkan, langkah itu diambil sebagai pelaksanaan Permenhub Nomor 25 Tahun 2020. Peraturan itu terkait pelarangan mudik guna mencegah penyebaran wabah Covid-19.

“Kami menyiapkan larangan penggunaan kapal penumpang untuk pemudik mulai nanti malam (Jumat dini hari-red),” ujar Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan itu melalui telekonferensi, Kamis (23/4/2020).

Berlangsung Agak Lebih Lama

Lebih lanjut, Agus mengatakan bahwa pemberlakuan itu bakal berlangsung agak lebih lama. Hal itu akibat adanya perbedaan teknis pada moda kapal laut secara operasional.

Oleh karena itu, pemberlakuan larangan mudik di sektor transportasi laut ini akan berlangsung agak lebih lama dibandingkan dengan moda transportasi lainnya. “Kalau di sektor laut, larangan ini akan berlangsung agak panjang, sampai 8 Juni 2020 mendatang,” jelasnya.

_______________________________________________

Berita terkait: Resmi! Presiden Jokowi Larang Mudik Tahun Ini

_______________________________________________

 

Ada Pengecualian

Namun, walaupun ada aturan pelarangan mudik tersebut, nantinya tetap akan ada pengecualian. Penerapan pengecualian itu bagi kapal penumpang yang melayani proses pemulangan TKI, pekerja migran, dan WNI yang berada di luar negeri.

Pemerintah larang mudik tahun ini, tapi tetap ada pengecualian. Hal tersebut akan berlaku, namun dengan beberapa syarat yang diberlakukan. Kapal-kapal penumpang yang terlibat dalam proses pemulangan tersebut juga nantinya akan tetap diizinkan untuk beroperasi.

Kemudian, lanjut Agus, hal itu juga akan berlaku bagi kapal penumpang yang melayani proses pemulangan ABK, WNI di kapal pesiar niaga, dan lainnya, baik yang dioperasikan oleh pihak asing maupun lokal.

Termasuk juga, pengecualian itu diberlakukan bagi kapal logistik Polri, ASN yang bertugas, serta TNI. “Lalu juga untuk kapal logistik dan Polri, ASN yang bertugas, itu akan diberikan diskresi,” ujarnya.

Pemerintah akhirnya memutuskan untuk melarang aktivitas mudik untuk tahun ini. Larangan tersebut akan dimulai pada 24 April hingga 31 Mei 2020. Namun, untuk transportasi laut, pelarangan itu akan diperpanjang hingga 8 Juni 2020. (*) [HeloBorneo.com]

Suka artikel ini? Silakan bagikan melalui media sosial anda: