25 September, 2021

HeloBorneo.com

Kabar dari Tanah Borneo

Jelang Pelantikan Listyo Sigit Prabowo, IPW Minta Penghapusan 3 Diskriminasi di Polri

Pelantikan Listyo Sigit Prabowo
HeloBorneo.com – Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi dilantik Presiden Jokowi jadi Kapolri, Rabu (27/1/2021). (Foto: BPMI Setpres)

JAKARTA | Pelantikan Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri baru akan segera dilaksanakan. Jika tak ada aral melintang, Rabu Pon (27/1/2021) Listyo Sigit Prabowo akan dilantik Presiden Jokowi sebagai pucuk pimpinan tertinggi di tubuh Kepolisian RI menggantikan Idham Azis yang akan pensiun pada 25 Januari 2021.

Dengan segera berlangsungnya pelantikan Listyo Sigit Prabowo¬†ini, Indonesia Police Watch (IPW) berharap sosok Kapolri baru ini bisa menjadi ikon anti diskriminasi. “Dengan dilantiknya Sigit, IPW berharap mantan Kabareskrim itu bisa menjadi ikon Anti Diskriminasi di tubuh Polri,” ujar Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane.

Pelantikan Listyo Sigit Prabowo jadi momentum

Kenapa Sigit harus menjadi ikon Anti Diskriminasi? Sebab selama ini sulit sekali bagi Pati non Muslim untuk memegang jabatan tertentu di Polri.

Bahkan selama Indonesia merdeka dan selama Polri berdiri, baru dua kali Kapolri dijabat Pati non Muslim, yakni Widodo Budidarmo kerabat Ibu Tien dan Listyo Sigit mantan ajudan Jokowi.

Menurut Neta S Pane, Listyo Sigit berhasil lolos dari lubang jarum diskriminasi di tubuh kepolisian. “Sebab itu dengan pelantikan Listyo Sigit Prabowoini harus membawa paradigma baru di tubuh Polri, paradigma yang anti diskriminasi dan Sigit harus mampu menjadi ikonnya,” tambahnya.

Pelantikan Kapolri baru dan upaya hapus 3 diskriminasi di tubuh Polri 

Sebagai ikon Anti Diskriminasi di Polri, Neta s Pane mengungkapkan setidaknya ada tiga diskriminasi di tubuh Polri yang harus segera dihilangkan Kapolri baru ini.

Pertama, segera cabut Surat Keputusan Kapolri No: Kep/407/IV/2016 tgl 20 April 2016 yang menyebutkan syarat menjadi Kapolda/Wakapolda harus berpendidikan Sespimti/Lemhanas/Sesko TNI.

“Sementara pendidikan Diklatpim TK I tidak diakui dan hanya syarat untuk Irwasda ke bawah. Ini jelas sangat diskriminatif dan Polri berpotensi diboikot LAN sebagai lembaga yang membuat Diklatpim untuk seluruh ASN,” terangnya.

Kedua, Pati Polwan Polri selama ini terdiskriminasi dan sangat sulit bagi mereka untuk menjadi Kapolda. Padahal jumlah penduduk perempuan di Indonesia saat ini lebih dari 55 persen. Dalam sejarah Polri baru satu perempuan menjadi Kapolda, yakni Brigjen Rumiyah di Banten.

Ketiga, perwira lulusan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) saat ini tidak bisa mengikuti Sespimma, Sespimmen dan Sespimti. Para lulusan SIPSS diarahkan ke pendidikan Diklatpim I, II, dan III.

Kebijakan diskriminatif itu dikeluarkan melalui Pengumuman Kapolri, Nomor: PENG/4/I/DIK.2.2/2021 tanggal 8 Januari 2021 tentang penyelenggaraan pendidikan SESPIMMA Angkatan ke-65 dan 66 T.A. 2021.

Salah satu isi Poin nomor 3b, yaitu persyaratannya hanya untuk Perwira Lulusan Akpol dan SIP. Tentunya pengumuman ini sangat merugikan dan sangat diskriminatif bagi lulusan SIPSS.

Selanjutnya jika melihat dari ST Kapolri Nomor: ST/299/I/DIK.2.5./2020 Tanggal 29 Januari 2020, pendidikan Diklatpim Tingkat I, terdapat syarat ketentuan bahwa usia anggota Polri minimal 47 tahun.

Neta pun menjelaskan bahwa hal tersebut sangat merugikan SIPSS. “Hal ini sangat diskriminatif bagi lulusan SIPSS, karena untuk di level AKP, rata-rata usia lulusan Personel Polri dari SIPSS berada pada usia 32 tahun. Artinya jenjang kariernya akan tertunda sangat lama, sampai usia 47 tahun,” jelasnya.

Harapan IPW untuk Kapolri baru

Dengan dilantiknya Listyo Sigit sebagai Kapolri baru yang baru lolos dari lubang jarum diskriminasi di tubuh Polri, IPW berharap Listyo bisa melihat berbagai kebijakan yang bersifat diskriminatif di tubuh kepolisian.

“Setidaknya bisa melihat, kenapa perwira SIPSS tidak diperbolehkan ikut Dikbangum Polri. Padahal mereka juga personel Polri yang sama dengan lainnya,” lanjutnya.

Jika di internalnya saja, Polri sudah penuh dengan sikap sikap diskriminasi bagaimana anggotanya yang bertugas di lapang bisa bersikap Persisi dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

Bagaimana anggota Polri bisa bersikap adil dalam melakukan penegakan hukum di masyarakat, sementara kehidupan institusinya penuh dengan sikap diskriminasi.

“Sebab itu, setelah dilantik menjadi Kapolri tugas pertama Sigit adalah segera mencabut dan menghapus semua kebijakan yang berbau diskriminasi di tubuh Polri. Sigit harus mampu menjadi ikon Anti Diskriminasi,” tutupnya. (*) [HeloBorneo.com]

Bagi artikel ini
  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    2
    Shares