26 September, 2020

HeloBorneo.com

Kabar dari Tanah Borneo

Pegawai KPK Jadi ASN, Abraham Samad Ungkap 3 Konsekuensi Ini

2 min read
Pegawai KPK jadi ASN
HeloBorneo.com – Abraham Samad (Dok. Gatra/Dharma Wijayanto/yus4)

JAKARTA | Pegawai KPK jadi ASN menjadi polemik di masyarakat. Ditengarai, langkah pemerintah ini dapat memundurkan upaya membersihkan birokrasi dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang dirasakan makin menguat.

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abaraham Samad menilai ada beberapa konsekuensi hukum dan politik dari alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Presiden Joko Widodo resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN.

Konsekuensi pertama, yakni kemandirian lembaga dan SDM. Karena KPK telah menjadi lembaga di bawah Presiden, sehingga mudah diintervensi kepentingan politik yang bisa menyandera agenda pemberantasan korupsi yang dijalankan.

“Bahkan yang paling dikhawatirkan, tidak akan ada lagi kerja-kerja penindakan tindak pidana korupsi. Yang ada cuma pencegahan, kampanye, sosialisasi,” kata Samad dalam keterangannya, Ahad (9/8).

Konsekuensi kedua, dengan adanya alih status kepegawaian akan mengurangi militansi dalam kampanye dan agitasi advokasi antikorupsi. Padahal, kata Samad, selama ini pegawai KPK dikenal berani menyuarakan isu antikorupsi, sekalipun pada beberapa kasus yang berseberangan dengan Pimpinan KPK.

“Hal ini karena pegawai KPK memiliki militansi ideologis yang akarnya itu karena mereka “pegawai KPK” yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK, bukan instansi lain. Mereka (pegawai KPK) menjaga KPK seperti menjaga umah sendiri. Alih status ini membuat mereka bukan lagi “orang KPK”, meskpun statusnya “pegawai KPK”, terang Samad.

Konsekuensi ketiga, lanjut Samad, dengan adanya alih status kepegawaian akan menghilangkan kekhususan KPK sebagai lembaga antikorupsi. Penerimaan pegawai KPK yang selama ini dengan “Indonesia Memanggil” adalah bentuk dari kekhususan KPK itu.

“Tapi sebetulnya kekhususan KPK itu sudah mati ketika UU No 19/2019 diberlakukan dengan menempatkan KPK di bawah Presiden,” tegas Samad. (republika) (*) [HeloBorneo.com]

Bagi artikel ini
  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    2
    Shares