24 September, 2021

HeloBorneo.com

Kabar dari Tanah Borneo

Heboh Pungutan Pajak Pulsa, Token Listrik dan Voucher, Ini Penjelasan Sri Mulyani

pajak pulsa, token listrik dan voucher
HeloBorneo.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)

 

JAKARTA | Rencana pemerintah akan melakukan pemungutan pajak pulsa, token listrik dan voucher menjadi pembicaraan masyarakat di tanah air. Pasalnya, ditakutkan halitu akan semakin membebani pengusaha kecil yang bergerak di bidang usaha penyediaan jasa tersebut.

Sebelumnya, rersiar kabar pada Jumat (29/1/), bahwa Kementerian Keuangan akan memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) untuk penjualan pulsa, voucher, kartu perdana dan token listrik mulai 1 Februari 2021.

Kebijakan pajak pulsa, token listrik dan voucher ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang penghitungan dan pemungutan PPN serta PPh atas penyerahan atau penghasilan sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token dan voucher

Namun, Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyatakan tidak ada aturan pungutan pajak pajak pulsa, token listrik dan voucher yang baru menyusul penerbitan Peraturan Menteri Keuangan/PMK 06/PMK.03/2021.

Pajak pulsa, token listrik dan voucher sudah berjalan selama ini

“Selama ini PPN dan PPh atas pulsa/kartu perdana, token listrik dan voucher sudah berjalan. Jadi tidak ada pungutan pajak baru,” kata Sri melalui akun instagram @smindrawati di Jakarta, Sabtu (30/1/2021).

Menurutnya, ketentuan yang tertuang dalam PMK 06/2021 itu tidak berpengaruh terhadap harga pulsa atau kartu perdana, token listrik, dan voucer.

Sri menjelaskan ketentuan itu bertujuan menyederhanakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas pulsa/kartu perdana, token listrik dan voucer serta untuk memberikan kepastian hukum.

Adapun penyederhanaan pengenaannya yakni pungutan PPN untuk pulsa/kartu perdana, dilakukan penyederhanaan pungutan PPN sebatas sampai pada distributor tingkat II (server).

“Sehingga distributor tingkat pengecer yang menjual kepada konsumen akhir tidak perlu memungut PPN lagi,” tulis Sri.

Untuk PPN token listrik, PPN tidak dikenakan atas nilai token, namun hanya dikenakan atas jasa penjualan/komisi yang diterima agen penjual.

Untuk voucher, PPN tidak dikenakan atas nilai voucer karena voucer adalah alat pembayaran setara dengan uang.

PPN, lanjut Sri Mulyani, hanya dikenakan atas jasa penjualan/pemasaran berupa komisi atau selisih harga yang diperoleh agen penjual.

Sementara itu, untuk pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian oleh distributor pulsa dan PPh pasal 23 atas jasa penjualan/pembayaran agen token listrik dan voucer merupakan pajak di muka bagi distributor/agen yang dapat dikreditkan atau dikurangkan dalam SPT tahunannya.

“Jadi tidak benar ada pungutan pajak baru untuk pulsa, kartu perdana, token listrik dan voucer,” ucapnya. Sri kembali menegaskan pajak yang masyarakat bayar juga kembali untuk rakyat dan pembangunan. (*) [HeloBorneo.com]

Bagi artikel ini
  • 19
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    19
    Shares