31 October, 2020

HeloBorneo.com

Kabar dari Tanah Borneo

NU Tolak Pilkada 2020 di Tengah Pandemi: Demi Keselamatan Jiwa

2 min read
NU tolak Pilkada 2020 di tengah pandemi
NU tolak Pilkada 2020 di tengah pandemi karena pertimbangan kemanusiaan | HeloBorneo.com – Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zaini. (Foto: Kkompas.com/Firda Zaimmatul Mufarikha)

JAKARTA | Langkah tegas NU tolak Pilkada 2020 di tengah pandemi karena pertimbangan kemanusiaan, yaitu mengutamakan keselamatan jiwa.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU) menyerukan untuk menunda pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 mengingat pandemi Covid-19 masih berlangsung. PBNU menyatakan menunda pelaksanaan Pilkada 2020 dengan berpijak pada satu konstitusi syariah yakni menjaga keselamatan jiwa setiap nyawa manusia.

“Imbauan PBNU merupakan seruan moral agar kita kembali mempertimbangkan bahwa keselamatan jiwa warga negara adalah utama,” ujar Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Sekjen PBNU) Helmy Faishal Zaini, Rabu (23/9/2020).

PBNU menilai, keselamatan nyawa manusia harus dijadikan patokan dasar dalam mengambil kebijakan. Apalagi, kata dia, saat ini kasus Covid-19 di Tanah Air dari hari ke hari semakin meningkat. Belakangan per harinya kasus Covid-19 seluruh Indonesia mencapai 4.000.

Ditambah lagi, masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan. Melihat kondisi tersebut, kata dia, PBNU menilai perlu ada alternatif apabila Pilkada 2020 dipaksakan tetap digelar.

“Kalau kita melihat kondisi sekarang, PBNU memandang penyelenggaraan Pilkada 9 Desember 2020 kalau mau dipaksakan dengan model keteledoran kita sekarang, maka dalam pandangan PBNU hendaknya kita semua punya alternatif baru untuk lakukan penundaan,” kata Helmy.

Ia mengatakan, penundaan pilkada tersebut harus dilakukan sampai dapat dipastikan bahwa situasinya memungkinkan dan aman apabila diselenggarakan.

Namun, jika tetap dipaksakan di tengah pandemi, kata dia, harus dapat dipastikan bahwa tahapan rawan penularan Covid-19 yakni kampanye terbuka dan tatap muka langsung dihilangkan.

“Apakah mungkin untuk hilangkan kampanye tatap muka digantikan dengan virtual? Kalau dimungkinkan setidaknya mengurangi 80 persen kemungkinan penularan. Meskipun masih menyisakan catatan bagaimana protokol kesehatan bisa diterapkan di bilik-bilik suara,” kata dia.

Adapun Pilkada 2020 yang akan digelar pada 9 Desember 2020 mendapat desakan berbagai pihak untuk ditunda. Desakan tersebut berkaitan dengan situasi pandemi Covid-19 di Tanah Air yang malah menunjukkan peningkatan signifikan setiap harinya. (sumber: Kompas) (*) [HeloBorneo.com]

Bagi artikel ini
  • 5
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    5
    Shares