27 September, 2020

HeloBorneo.com

Kabar dari Tanah Borneo

Napi Bebas Karena Covid-19 Tetap Bandel, Gerindra: Cabut Asimilasi dan Tambah Hukumannya

2 min read
Napi bebas karena covid-19
HeloBorneo.com – Ilustrasi (net)

JAKARTA | Napi bebas karena covid-19 menjadi polemik. Pasalnya, banyak yang mengkhawatirkan mereka dapat bebas berkeliaran dan kembali melakukan kejahatan di masyarakat.

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM membebaskan sebanyak 35.676 narapida dan anak. Mereka dibebaskan usai mengikuti program asimilasi serta integrasi untuk mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19.

Dilansir dari wartaekonomi, anggota Komisi III DPR, Habiburokhman mengatakan, program asimilasi itu memang bisa diberikan kepada narapidana baik keadaan normal ataupun seperti pandemi corona. “Asimilasi dan remisi itu kan memang hak napi yang di saat normal pun harus diberikan,” kata Habiburokhman saat dihubungi, di Jakarta, Minggu (12/4/2020).

Dijelaskannya, asimilasi juga sudah diatur didalam Undang-undang. “UU mengatur bahwa mereka mendapat pembinaan agar bisa memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat,” jelasnya.

Asimilasi Bisa Dicabut Bila…

Hanya saja Ketua DPP Partai Gerindra itu mengingatkan bahwa hak asimilasi kepada narapidana bisa dicabut jika mereka melanggar aturan atau berbuat tindakan kriminal kembali.

“Kalau mereka kembali melakukan maka harus dicabut asimilasinya dan ditambah hukuman yang baru,” tandas Habiburokhman.

Sekadar informasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memberlakukan pembebasan 30.000 lebih napi dewasa dan anak yang sedang menjalani pidana di lapas ataupun rutan. Kebijakan itu diputuskan oleh Kemenkumham demi mencegah penyebaran virus corona (Covid-19), yang sedang mewabah di Indonesia.

Adapun pembebasan tersebut didasarkan pada peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020. Peraturan ini tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak. Sementara, pembebasan ini dilakukan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Kemudian ditambah Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Serta surat edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang hal yang sama.

Berdasarkan sistem database pemasyarakatan 29 Maret 2020, begini kondisi rencana asimilasi terkini. Narapidana atau anak yang diusulkan asimilasi dan hak integrasi terbanyak berasal dari Provinsi Sumatera Utara, dengan 4.730 orang. Selanjutnya disusul provinsi Jawa Timur sebanyak 4.347, serta provinsi Jawa Barat dengan jumlah 4.014 orang. (*) [HeloBorneo.com]

Bagi artikel ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •