25 September, 2020

HeloBorneo.com

Kabar dari Tanah Borneo

Menko Luhut Umumkan Pembentukan Tim Finalisasi IKN Baru, Ini Ketuanya

2 min read
Tim Finalisasi IKN Baru
HeloBorneo.com – Desain Ibu Kota Baru/Foto: Kementerian PUPR

JAKARTA | Pembentukan tim finalisasi IKN Baru telah disepakati. Kesepakatan ini muncul setelah sejumlah menteri ekonomi berkumpul membahas persiapan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, Jumat (/2/2020).

Pertemuan ini membahas kesepakatan untuk membentuk tim khusus untuk memfinalisasi sejumlah masalah dalam penyiapan Ibu Kota Negara (IKN) baru.

Sebagaimana dikutip dari Tempo, Jumat, 7 Februari 2020, Luhut Binsar Panjaitan menyebut nama yang akan menjadi ketua tim itu. “Ketuanya kami minta Pak Kepala Bappenas (Suharso Monoarfa),” demikian ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) itu seusai rapat di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.

Nantinya, semua pihak yang terkait dengan persiapan ibu kota baru akan melapor langsung kepada Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Setelah itu, Suharso Monoarfa selaku Ketua Tim Finalisasi IKN Baru akan melapor ke LBP. “Nah, hari Rabu, beliau akan laporan ke kami, dari situ baru nanti kami lapor ke Presiden,” kata Luhut.

Target Groundbreaking

Saat ini, pemerintah tengah mempersiapkan pemindahan ibu kota ke Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur. Tahun 2020 ini, pemerintah menargetkan groundbreaking ibu kota baru sudah dapat dimulai.

Luhut mengatakan, tim yang dipimpin Suharso bertugas untuk memfinalisasi semua data yang ada agar tidak terlalu banyak sumber informasi. Nantinya, Suharso yang akan menggabungkan data pemindahan ibu kota baru ini dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Dalam rapat ini, isu pendanaan ibu kota baru juga turut dibahas. Saat ini, pemerintah tetap pada perencanaan semula. Kantor pemerintah di ibu kota baru dibangun dengan APBN, sementara, klaster di sekelilingnya dibangun dengan dana non-APBN.

Selain pendanaan, salah satu persiapan pemindahan ibu kota baru adalah payung hukum. Suharso menyebut regulasi soal pemindahan ini masih dibicarakan antar-kementerian dan belum sampai ke DPR. Suharso menjelaskan bahwa pemerintah ingin mengambil langkah secepatnya. Namun, target-target tersebut juga akan dibicarakan bersama dengan DPR RI. (*) [HeloBorneo.com

Bagi artikel ini
  • 4
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    4
    Shares