30 October, 2020

HeloBorneo.com

Kabar dari Tanah Borneo

Dampak Pandemi, Mendagri Tunda 3 Ribu Pilkades di Seluruh Indonesia

2 min read
Dampak pandemi Covid-19 yang belum juga usai membuat Mendagri tunda 3 ribu Pilkades. | HeloBorneo.com – Mendagri Tito Karnavian. (Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

JAKARTA | Dampak pandemi Covid-19 yang belum juga usai membuat Mendagri tunda 3 ribu Pilkades, atau pemilihan kepala desa, di seluruh Indonesia pada tahun ini.

Pandemi COVID-19 saat ini masih membayang-bayangi proses demokrasi Tanah Air. Selain itu, banyak juga kritikan dan dorongan agar Pemerintah menunda proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada serentak 2020.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Pilkada kemungkinan akan tetap dilanjutkan dan kemungkinan akan diterbitkan Perppu untuk mengatur jalannya Pilkada serentak di masa Pandemi. Namun untuk Pemilihan Kepala Desa atau Pilkades, Tito tegas memutuskan untuk menunda jalannya Pilkades.

Tak tanggung-tanggung, sebanyak 3.000 agenda Pilkades di seluruh Indonesia. Hal ini karena Tito mengantisipasi adanya penularan COVID-19 saat Proses Pilkades tersebut dilaksanakan.

Langkah Mendagri tunda 3 ribu Pilkades berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, dan salah salu alasannya, yaitu terkait kontrol yang cukup sulit.

“Ini Pilkades kita tunda, itu ada tiga ribu Pilkades semuanya sudah kita tunda. Kenapa, karena kita tidak bisa kontrol. Karena itu kan yang melaksanakannya adalah panitianya ini kan Bupati menurut undang undang. Tapi dengan kewenangan saya sebagai Mendagri saya perintahkan dengan surat edaran, saya minta tunda sampai dengan Pilkada selesai kita lihat Bagaimana pilkada dan Pilkades itu ada 3.000 lebih,” kata Tito, dalam diskusi webinar nasional seri 2 KSDI bertema Strategi Menurunkan COVID-19, Menaikkan Ekonomi, Minggu 20 September 2020.

Mendagri tunda 3 ribu Pilkades. Lalu bagaimana dengan Pilkada?

Mendagri tunda 3 ribu pilkades
HeloBorneo.com – ilustrasi (net)

Tito mengatakan, untuk Pilkada, penyelenggaraannya adalah KPU di tingkat daerah sehingga prosesnya dapat lebih terkontrol. Manajemen KPU sampai di tingkat daerah juga dinilai akan mampu menyelenggarakan Pilkada di tengah Pandemi.

Sedangkan untuk Pilkades, panitia pemilihannya akan di atur oleh pemerintah Kabupaten. Untuk itu, jika tidak memiliki manajemen yang baik akan sangat berbahaya dan menimbulkan kekhawatiran penularan COVID-19 semakin meluas.

“Jadi kita sudah mencegah, kemudian karena kalau Pilkada mungkin lebih bisa kita kontrol tapi kalau Pilkades penyelenggaraannya kan tiap-tiap Kabupaten masing-masing. Kalau di manajemen yang baik akan bagus tapi kalau yang nggak baik (manajemennya) rawan sekali, jadi sudah kita tunda,” ujarnya. (sumber: viva) (*) [HeloBorneo.com]

Bagi artikel ini
  • 3
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    3
    Shares