Sat. Jul 11th, 2020

HeloBorneo.com

Kabar dari Tanah Borneo

Madharat dan Subhat, PBNU Minta Pelatihan Online Kartu Prakerja Dibatalkan

2 min read
PBNU minta pelatihan online kartu prakerja dibatalkan
HeloBorneo.com – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Aizzudin Abdurrahman (Foto: Gelora)

JAKARTA | PBNU minta pelatihan online kartu prakerja dibatalkan. Permintaan ini karena PBNU menilai program tersebut merugikan serta tidak memberi manfaat bagi masyarakat banyak.

PBNU meminta pemerintah mengbatalkan serta mengkaji ulang program pelatihan kerja online. Program tersebut adalah bagian dari Program Kartu Prakerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Nahdlatul Ulama menilai skema penyaluran bantuan dalam bentuk pelatihan kerja online adalah sebuah salah kaprah. Terutama mengingat hal ini terjadi saat pandemi covid-19 tengah merebak di  masyarakat.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Aizzudin Abdurrahman mengatakan program kartu prakerja tersebut adalah madharat (kerugian) dan subhat (samar). “Program kartu prakerja ini menjadi madharat (kerugian) dan subhat (samar) di tangan orang-orang yang tidak tepat. Mumpung belum terlalu jauh, harus dihentikan untuk ditata ulang lagi,” ujar Aizzudin, Senin (20/4/2020) malam.

Sarat Kepentingan Kelompok Tertentu dan Merugikan Masyarakat 

Aizzudin Abdurrahman menilai program pelatihan online tersebut sangat mungkin disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Terutama mereka yang memiliki kepentingan dan dapat merugikan masyarakat dan negara. “Apalagi dikelola secara arogan dan keminter,” lanjutnya.

Lebih jauh, Aizzudin mengatakan, program pelatihan online yang dirancang dan digarap oleh Tim Kartu Prakerja dinilai tak beda dengan startup, unicorn, decacorn dan sejenisnya. Semuanya melakukan pengolah profil pengguna. Selain itu juga memanfaatkan algoritma, dan membuat role agent antara pembeli dan penjual.

“Sebagian dana program, yakni sebanyak Rp5,6 triliun yang dipakai untuk pelatihan online penuh konflik kepentingan (conflict of interest),” tegas Aizzudin.

Contoh Buruk

Sosok yang akrab dipanggil Gus Aiz ini mengatakan bahwa hal ini juga bisa menjadi contoh buruknya pendataan kependudukan di Indonesia. “Ini menelan biaya rakyat puluhan trilliun, dan hanya berputar di segelintir orang sedangkan masyarakat Indonesia hanya dijadikan user. Penerima Program Prakerja dijadikan objek,” jelasnya.

Dirinya menambahkan, apabila program diteruskan dan semakin tidak terkendali, ke depan disebut masyarakat Indonesia bekerja secara mekanik yang dikontrol oleh mereka. Ia menilai hal ini sama saja membayar orang untuk menjadi bodoh.

“Su’udzon (dugaan) saya, Tim Kartu Prakerja ini hanya mengejar value dari bisnis teknologi saja. Belum lagi ke depan akan disalahgunakan untuk kepentingan politik. Jadi masyarakat harus mengawasi secara cermat. Seharusnya ada upaya yang lebih beradab. Kemanusian harus selalu hadir mengontrol kemajuan teknologi, bukan sebaliknya. Apalagi hanya dikendalikan oleh segelintir orang,” katanya.

Oknum Tak Bertanggung Jawab

Lebih lanjut dia mengatakan, bahwa langkah PBNU minta pelatihan online kartu prakerja dibatalkan dengan melihat kondisi terkini di masyarakat. Situasi dimana masyarakat terhimpit ditengah merebaknya wabah corona, kesulitan masyarakat bertambah lantaran segelintir oknum tak bertanggung jawab dan rasa kemanusiaan.

“Menghadapi beratnya situasi di tengah pendemi Covid-19 hanya akan semakin menjadi musibah karena ulah-ulah segelintir orang, khususnya para pemimpin pengambil kebijakan yang tidak memiliki tanggung jawab atas rakyat dan kemanusiaan,” pungkasnya. (*) [HeloBorneo.com]

Suka artikel ini? Silakan bagikan melalui media sosial anda: