21 November, 2020

HeloBorneo.com

Kabar dari Tanah Borneo

KPK Sebut Alasan OTT Bupati Kutim dan Istri

2 min read
HeloBorneo.com – Ilustrasi KPK (Foto: kpk.go.id)

JAKARTA | OTT Bupati Kutim Ismunandar beserta istri yang juga merupakan Ketua DPRD Kutim Encek UR Firgasih menggemparkan masyarakat Kutai Timur pada Kamis 2 Juli 2020 lalu. Selain dua tokoh Kutim itu, juga turut ditangkap beberapa pejabat dan rekanan pemkab.

Dari hasil penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terungkap alasan dibalik gelar operasi penagkapan itu. Ditengarai, penangkapan terkait dengan korupsi anggaran terkait realokasi dana bagi penanggulangan pandemi covid-19 di Kabupaten Kutim.

Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan korupsi itu. “Proyek dikerjakan Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan. Bupati Kutim menjamin tidak ada realokasi anggaran di Diknas dan PUPR karena Covid-19 dan fee proyek ditampung oleh Kepala BPKAD dan kepala Bapenda untuk kepentingan Bupati Kutai Timur,” ujarnya.

Dari OTT tersebut, KPK telah menetapkan tujuh orang tersangka yang melibatkan sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Dugaan korupsi yaitu melalui penerimaan dan pemberian hadiah atau janji terkait pekerjaan infrastruktur di lingkungan Pemkab Kutim 2019-2020.

Sebagai penerima adalah ISN (bupati Kutim), EU (ketua DPRD Kutim), Mus (kepala Bapenda), Sur (kepala BPKAD), dan Asw (kepala Dinas PU). Sedangkan sebagai pihak pemberi adalah AM dan DA selaku rekanan yang mengerjakan sejumlah proyek di Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur.

SKB Mendagri dan Menkeu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) pada 9 April 2020 lalu. SKB bernomor 119/2813/sj Nomor 177/KMK.07/2020 ini berisi tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.

SKB ini menjadi dasar bagi seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia, termasuk Kutai Timur (Kutim) untuk melakukan penyesuaian anggaran secara menyeluruh. Penyesuaian yang dapat dilakukan mulai dari langkah rasionalisasi belanja barang atau jasa sekurang-kurangnya 50 persen. Penyesuaian lainnya yaitu dengan cara rasionalisasi belanja modal sebesar 50 persen. (*) [HeloBorneo.com]

Bagi artikel ini
  • 4
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    4
    Shares