Penyataan Jokowi minta kritik dari masyarakat soal kinerja pemerintah mendapatkan respons beragam. Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 ini turut memberikan tanggapan.
_____________________________________________

JAKARTA | Jusuf Kalla, seorang tokoh Nasional yang merupakan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 ikut menanggapi pernyataan ‘silakan kritik pemerintah’ yang diumbar Presiden Joko Widodo.
Sebagai informasi, pernyataan Jokowi minta kritik dari masyarakat soal kinerja pemerintah itu sebelumnya disampaikan pekan lalu oleh Presiden RI ke-7 itu dalam acara laporan akhir tahun Ombudsman RI.
Pernyataan itu sontak mengundang tanggapan beragam dari masyarakat di Tanah Air. Pasalnya Jokowi minta kritik dari masyarakat itu tidak sejalan dengan kenyataan banyaknya pengkritik pemerintah yang lantas dipolisikan.
Respons Jusuf Kalla soal Jokowi minta kritik
Menurut Jusuf Kalla, polemik yang berkembang di masyarakat mengenai Jokowi minta kritik dari masyarakat itu sendiri telah mendapat pro-kontra. Tanggapan di masyarakat, beragam, dan ditandai oleh banyaknya pertanyaan yang muncul ditujukan kepada mantan Wali Kota Solo itu.
JK pun memberikan tanggapan saat berbicara dalam acara Mimbar Demokrasi Kebangsaan yang dihelat Fraksi PKS DPR secara virtual. “Walaupun mendapat berbagai kritik beberapa hari lalu, presiden mengumumkan ‘silahkan kritik pemerintah’. Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita.” ujarnya, Jumat (12/2/2021).
Sosok yang sudah banyak makan asam garam di kancah politik nasional pun melanjutkan, dia menanyakan perihal Indeks Demokrasi Indonesia yang turun sejak 14 tahun terakhir.
Menurut mantan Ketua Umum Partai Golkar itu, masalah utama demokrasi di Indonesia hanya satu, dan itu menyangkut soal biaya. “Demokrasi kita terlalu mahal,” tegasnya. (*) [HeloBorneo.com]
Berita Lainnya
Raih 15 Medali Sea Games 2021, Hetifah Sjaifudian Apresiasi Kiprah Airlangga Hartarto Nahkodai Wushu Indonesia
Menparekraf Sandiaga Uno Soroti Pentingnya Pengembangan Potensi Pariwisata Ekonomi Kreatif Kalsel
UAS Dideportasi, Minta Penjelasan Dubes Singapura di Jakarta: Apakah Karena Teroris, ISIS, atau Narkoba?