25 February, 2021

HeloBorneo.com

Kabar dari Tanah Borneo

Pemerintah Keluarkan Daftar Prioritas Investasi Demi Dorong Pemulihan Ekonomi

2 min read

Daftar prioritas investasi yang akan diberi kemudahan oleh pemerintah terhadap-sektor-sektor tertentu agar dapat segera mempercepat upaya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19.

_____________________________________________

prioritas investasi
HeloBorneo.com — Ilustrasi: Pemandangan gedung di Jakarta. (Foto: Reuters)

 

JAKARTA | Pemerintah telah mengeluarkan peraturan baru tentang investasi menyusul pengesahan undang-undang penciptaan lapangan kerja tahun lalu, yang mencakup penghapusan beberapa pembatasan pada investasi asing dalam upaya untuk meningkatkan investasi ke dalam ekonomi yang dilanda pandemi.

Aturan baru undang-undang, yang sering disebut sebagai “omnibus law” atau UU Cipta Kerja karena mengubah lebih dari 70 undang-undang, menghapus daftar negatif investasi Indonesia, yang mencakup bisnis yang tidak terbuka untuk investasi asing, meskipun tetap membatasi investasi asing di sektor tertentu.

Aturan baru tentang investasi itu termasuk di antara puluhan aturan yang dikeluarkan pemerintah pada Minggu malam untuk memungkinkan penerapan omnibus law.

Di bawah peraturan presiden yang baru, daftar investasi negatif telah diganti dengan “daftar prioritas”, yang menawarkan insentif seperti tunjangan pajak atau keringanan pajak atas investasi di beberapa industri.

Bisnis tersebut meliputi gasifikasi batu bara, eksplorasi panas bumi, dan peleburan bijih seperti nikel dan tembaga.

Perekonomian Indonesia mengalami kontraksi untuk pertama kalinya dalam lebih dari dua dekade tahun lalu karena konsumsi rumah tangga merosot dan bisnis menunda investasi karena pandemi virus corona.

Pejabat pemerintah mengatakan bahwa mereka mengharapkan omnibus law akan membantu menopang investasi langsung di ekonomi terbesar di Asia Tenggara itu.

Pembebasan pajak juga akan ditawarkan untuk investasi di industri pembuatan vaksin dan beberapa sektor farmasi lainnya, serta dalam produksi kendaraan listrik (EV) dan beberapa suku cadang kendaraan listrik, peraturan tersebut menunjukkan.

Pemerintah juga melonggarkan aturan untuk investasi antara lain minuman beralkohol, transportasi darat, sistem informasi lalu lintas kapal, dan navigasi penerbangan.

Aturan baru akan mulai berlaku 30 hari dari 2 Februari. Pembatasan akan tetap ada pada investasi di industri warisan, termasuk pembuatan kapal tradisional, batik, dan obat tradisional dan kosmetik. (*) [HeloBorneo.com]

Bagi artikel ini
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    1
    Share