Mon. Aug 10th, 2020

HeloBorneo.com

Kabar dari Tanah Borneo

Ini Dia, Kriteria Menkeu Soal Pemda Terima Dana Pemulihan Ekonomi

2 min read
Dana Pemulihan Ekonomi
HeloBorneo.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyetujui pinjaman pemulihan dampak Covid-19 untuk DKI Jakarta dan Jawa Barat. (Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

JAKARTA | Kriteria Menkeu soal Pemda yang dianggap layak menerima dana pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi covid-19 terungkap baru-baru ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan soal persyaratan daerah yang berhak menerima pinjaman dana dalam program Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah dari pemerintah pusat.

Dalam pernyataannya, sebagaimana dikutip dari Antara, Senin (27/7/2020), Sri Mulyani menyebutkan, bahwa saat ini telah ada dua provinsi yang mendapatkan pinjaman dana dari pemerintah pusat yaitu DKI Jakarta dan Jawa Barat.

“DKI Jakarta dan Jawa Barat merupakan dua provinsi yang mengajukan dan proyek yang disampaikan relatif siap,” jelas Sri Mulyani.

Kriteria Pemda Penerima Dana Pemulihan Ekonomi

Sri Mulyani lantas membeberkan beberapa kriteria.

Kriteria pertama adalah daerah tersebut merupakan area terdampak covid-19. Dampak tersebut memberikan tekanan yang mengakibatkan berbagai kegiatan masyarakat terpaksa berhenti akibat tekanan pandemi.

Kriteria kedua, yaitu adanya proyek-proyek tersendat progresnya di daerah itu akibat kendala dana dan pandemi covid-19. Terkait hal ini, pemerintah provinsi wajib menyampaikan kepada pemerintah pusat.

Baru Dua Provinsi

Sri Mulyani lantas menyebutkan DKI Jakarta dan Jawa Barat. Kedua provinsi itu, menurut Menkeu, termasuk daerah yang terdampak sangat besar oleh covid-19 terhadap kesejahteraan dan ekonomi masyarakatnya.

Alasan kedua, karena besarnya kontribusi kedua provinsi tersebut terhadap perekonomian Indonesia. Sri Mulyani membeberkan, bahwa porsi kedua provinsi itu cukup besar, mencapai sekitar 30 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“DKI Jakarta itu sekitar 18 persen jadi kalau DKI dan Jabar bangkit, maka dua itu bisa 30 persen dari GDP Indonesia. Pengaruhnya besar ke ekonomi kita,” jelas Menkeu.

Tunggu Jatim dan Jateng

Soal peluang Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah mendapatkan dana tersebut, Sri Mulyani berharap kedua provinsi tersebut dapat mengajukan permintaan resmi kepada pemerintah pusat. Disamping itu, Jatim dan Jateng harus menyampaikan proyek yang akan diselesaikan.

Sri Mulyani pun menyebutkan, bahwa Anies Baswedan dan Ridwan Kamil telah mengajukan permintaan resmi sebelumnya. “Mereka mungkin harus sampaikan permintaan resmi seperti Pak Anies dan Pak Ridwan Kamil. Jadi, kalau para gubernur lihat mereka, bisa lebih confidence untuk sampaikan proyek-proyeknya,” jelasnya.

Dirinya memastikan bahwa pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana tersebut bersama Kementerian Dalam Negeri. Pengawasan itu memantau manfaat dari program pinjaman dana kepada daerah yang sudah mendapatkannya. Bila kinerjanya bagus, pemerintah siap meningkatkan agar semakin bermanfaat.

“Kalau kinerjanya bagus, instrumen ini ingin kita terus tingkatkan. Sehingga bisa bermanfaat untuk Pemda yang saat ini sedang dalam situasi sulit,” tukasnya. (*) [HeloBorneo.com]

Bagi artikel ini
  • 3
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    3
    Shares