Thu. Jun 4th, 2020

HeloBorneo.com

Kabar dari Tanah Borneo

Duh! Denda BPJS Kesehatan Juga Naik Ikuti Iuran, Ini Besarannya

3 min read
denda bpjs kesehatan
HeloBorneo.com – Ilustrasi: Layanan pendaftaran di konter BPJS Kesehatan (Foto: ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi)

JAKARTA | Tak hanya iuran, besaran denda BPJS kesehatan juga ikut naik. Hal ini tentu saja menambah beban masyarakat di tengah pandemi covid-19. Padahal, Perpres sebelumnya yang juga mengatur kenaikan BPJS telah dianulir oleh MA.

Sebagai diketahui, Presiden Joko Widodo kembali menerbitkan Perpres. Kali ini, Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Isi Perpres terbaru itu yaitu perihal keputusan pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan kelas I dan II. Sementara iuran kelas III juga akan naik, namun baru dijadwalkan pada 2021 mendatang.

Perpres Sebelumnya Telah Dibatalkan MA

Padahal, sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan perpres berisi kebijakan yang sama. Namun kemudian, pemerintah membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan setelah Mahkamah Agung mengabulkan gugatan pembatalan kenaikan iuran BPJS itu. Gugatan itu diajukan oleh Ketua Umum Komunitas Pasien cuci Darah Indonesia (KPCDI), Tony Richard Samosir, pada 2 Januari 2020 silam.

Denda BPJS Kesehatan Juga Naik

Ternyata, tidak hanya kenaikan iuran, namun ada hal lain yang juga ikut naik. Sebagaimana dijelaskan Timboel Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch, mengatakan ada kenaikan lainnya yang juga dinilai akan memberatkan para peserta BPJS. Hal itu adalah kenaikan denda menjadi 5 persen pada 2021 mendatang.

Timboel mengatakan, denda BPJS kesehatanyang awalnya 2,5 persen, akan naik menjadi 5 persen di tahun 2021. Menurut penilaiannya, pemerintah melakukan itu tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat.

“Pemerintah sudah kehabisan akal dan nalar, sehingga dengan seenaknya menaikan iuran BPJS Kesehatan tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat,” ujarnya di Jakarta, Rabu (13/5/2020).

Kontradiktif

Lebih lanjut, Timboel mengatakan hal tersebut sebagai sebuah kontradiksi. Menurutnya, dalam pasal 38 di Perpres Nomor 64/2020, jelas menyatakan bahwa kenaikan iuran harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat.

Menurutnya, perpres ini sangat memberatkan. “Perpres Nomor 64 Tahun 2020 ini sangat memberatkan masyarakat,” jelas Timboel.

Isi Perpres

Sebagai informasi, pasal 34 Perpres Nomor 64 Tahun 2020 menyebutkan, iuran BPJS Kesehatan kelas I sebesar Rp150 ribu per orang per bulan, dibayar oleh peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta BP. Sedangkan, besaran iuran BPJS Kesehatan kelas II adalah Rp100 ribu per orang per bulan, dibayar oleh peserta PBPU dan peserta BP.

Iuran untuk kelas III untuk tahun 2020 sebesar Rp25.500 per orang per bulan, dibayar oleh peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta BP. Nantinya pada 2021 dan tahun berikutnya, iuran tersebut akan naik menjadi Rp35 ribu.

Lebih lanjut, sebagaimana disebutkan pada pasal 34 ayat 6, ketentuan ini mulai berlaku pada 1 Juli 2020.

Artinya, untuk Januari, Februari, dan Maret 2020, iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP kelas I sebesar Rp160 ribu, kelas II sebesar Rp110 ribu, dan kelas III sebesar Rp42 ribu. Sementara untuk April, Mei, dan Juni 2020, kelas I sebesar Rp80 ribu, kelas II sebesar Rp51 ribu, dan kelas III sebesar Rp25.500.

Berikutnya, nanti per 1 Juli 2020, berlaku kenaikan, iuran BPJS Kesehatan kelas I sebesar Rp150 ribu per orang per bulan, iuran BPJS Kesehatan kelas II adalah Rp100 ribu per orang per bulan, dan kelas III sebesar Rp25.500.

Lalu, mengutip Pasal 34 ayat 9: “Dalam hal Iuran yang telah dibayarkan oleh Peserta PBPU dan Peserta BP melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), BPJS Kesehatan memperhitungkan kelebihan pembayaran Iuran dengan pembayaran iuran bulan berikutnya.” (*) [HeloBorneo.com]

Suka artikel ini? Silakan bagikan melalui media sosial anda: