1 October, 2020

HeloBorneo.com

Kabar dari Tanah Borneo

Dewan Pengawas KPK Resmi Dilantik Jokowi, Berikut Profil Singkat Lima Anggotanya

6 min read
dewan pengawas kpk
Dewan Pengawas KPK 2019-2023 dari kiri-kanan: Syamsuddin Haris, Artidjo Alkostar, Albertina Ho, Harjono dan Tumpak Hatorangan di Istana Negara Jakarta, Jumat (20/12). (Foto: ANTARA FOTO/Desca Lidya Natalia)

JAKARTA | Dewan Pengawas KPK mulai bertugas pada Jumat (20/12) siang pukul 14:30 WIB. Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik kelima anggota Dewan Pengawas KPK ini di Istana Negara, Jakarta. Acara pelantikan ini bersamaan dengan pelantikan pimpinan KPK.

Jokowi melantik kelima anggota Dewas Pengawas KPK berdasarkan Keputusan Presiden nomor 140/P tahun 2019 tentang pengangkatan keanggotaan Dewan Pengawas KPK masa jabatan 2019-2023. Keberadaan Dewan Pengawas KPK ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Sebagai informasi, Dewan Pengawas KPK ini merupakan yang pertama kalinya dibentuk dalam sejarah RI, dan juga dipilih langsung oleh Jokowi. Berikut profil singkat 5 anggota Dewan Pengawas KPK:

Tumpak Hatorangan Panggabean (ketua)

Dewan Pengawas KPK
Ketua Dewan Pengawas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean. (Foto: Kompas.com/Garry Andrew Lotulung)

Tumpak Hatorangan Panggabean lahir di Sanggau, Kalimantan Barat, pada 29 Juli 1943, Dirinya adalah komisioner KPK jilid I saat KPK diketuai oleh Taufiquerrachman Ruki. Sebelum menjadi pimpinan KPK, Tumpak lama menjalani karier sebagai jaksa yang dimulai pada 1973. Pada 2008, Tumpak diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) sebelum ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPK pada 2009 hingga 2010 menggantikan Antasari Azhar yang tersandung kasus pembunuhan.

Tumpak merupakan lulusan hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. Kariernya di Kejaksaan Agung meliputi Kajari Pangkalan Bun (1991-1993), asintel Kejati Sulteng (1993-1994), Kajari Dili (1994-1995). Tumpak juga pernah menjabat sebagai Kasubdit Pengamanan Ideologi dan Politik pada JAM Intelijen (1996-1997), Kajati Sulawesi selatan (2000-2001). Selanjutnya, pada 2003, Tumpak diusulkan oleh Jaksa Agung RI untuk bertugas di KPK. Selain sempat menjabat Komisaris PT Pos Indonesia, Tumpak juga pernah  menjabat sebagai Komisaris Utama Pelindo II.

Tumpak pernah mendapatkan penghargaan Satya Lencana Karua Satya XX Tahun 1997 dan Satya Lencana Karya Satya XXX 2003.

Presiden Jokowi mengungkapkan alasannya memilih Tumpak Panggabean menjadi Ketua Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Menurutnya, pengalaman Tumpak memiliki pengalaman dan kapabilitas untuk menjabat tugas tersebut.

“Bagaimanapun, beliau memiliki pengalaman yang berkaitan dengan KPK. Saya kira beliau-beliau adalah orang-orang yang bijak, bijaksana,” Presiden Joko Widodo.

Albertina Ho

Dewan Pengawas KPK
Albertina Ho. (Foto: ist.)

Lahir pada 1 Januari 1960 di Maluku Tenggara, Albertina Ho adalah seorang hakim karier perempuan pada Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung. Albertina merupakan anak pertama dari tujuh bersaudara. Namanya mencuat ke publik saat menjadi ketua majelis hakim yang menyidangkan kasus suap pegawai pajak Gayus Tambunan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 2011. Saat itu, ia bertugas sebagai hakim di PN Jakarta Selatan. Melansir pemberitaan Harian Kompas, 11 Januari 2011, selama mengadili Gayus, Albertina pernah mengeluarkan penetapan hakim untuk meminta jaksa memindahkan Gayus dari Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, ke Rutan Cipinang. Penetapan itu dikeluarkan untuk mencegah Gayus keluar tahanan seperti halnya di Rutan Brimob. Selain kasus Gayus, ia juga pernah memimpin siding kasus korupsi dengan terdakwa jaksa Cirus Sinaga.

Hakim karier perempuan ini sudah lebih dari 15 tahun menjadi hakim agung. Jabatan terakhir Albertina Ho adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang NTT.

Albertina pernah menjaga toko kelontong di pasar selama tiga tahun ketika masih SMP dan menumpang tinggal di rumah saudaranya. Saat SMA, ia juga membantu keluarga yang ditumpanginya dengan bekerja di warung kopi yang berlokasi di dekat terminal Ambon. Pada 1979, ia masuk Fakultas Hukum UGM, dan meraih gelar Magister Hukum di Universitas Jenderal Soedirman pada 2004, sebagaimana dilansir dari Nova.

Setelah lulus, Albertina menjadi PNS hakim di Yogyakarta setelah lulus S1. Selanjutnya, selama 15 tahun ia berpindah dari satu daerah ke daerah lain di Jawa Tengah.  Pada 2005-2008, Albertina ditempatkan di Mahkamah Agung sebagai Asisten Koordinator Tim B I. Albertina Ho dikenal sebagai hakim perempuan yang tangguh.

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang ini mengungkapkan dirinya bersedia menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas karena menjalankan perintah atasan.

“Ini kan perintah, harus dijalankan,” — Albertina Ho.

Artidjo Alkostar

Dewan Pengawas KPK
Artidjo Alkostar. (Foto: kompas.com/Ihsanuddin)

Artidjo Alkostar dikenal publik sebagai hakim yang tegas, terkenal karena selalu menguatkan atau bahkan memperberat hukuman pengadilan tingkat pertama dan banding untuk koruptor. Sementara, di mata koruptor, dirinya adalah mantan hakim agung yang disegani. Lahir pada 22 Mei 1949 di Situbondo, Jawa Timur. Dihadapan wartawan, Artidjo mengatakan bahwa dirinya dihubungi oleh pihak istana beberapa hari lalu untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas KPK.

Tawaran Presiden itu diterimanya agar dapat membantu kepentingan negara, terutama dalam memberantas korupsi.

“Ya panggilan republik ini, saya tidak boleh egoistis, mungkin kepentingan saya tapi kan kalau itu diperlukan kan negara perlu kita bantu, negara kita kan negara kita bersama,” Artidjo Alkostar.

Artidjo resmi pensiun sebagai hakim agung sejak 22 Mei 2018, setelah menjabat selama lebih dari 18 tahun. Sebelum menjadi hakim agung pada tahun 2000, Artidjo berkarier sebagai advokat selama 28 tahun. Saat menjabat sebagai hakim agung, Artidjo kerap memberikan tambahan hukuman bagi koruptor yang mengajukan kasasi ke MA. Selama menjabat sebagai hakim agung, ia menyelesaikan sebanyak 19.708 perkara. Jika dirata-rata selama masa pengabdian, Artidjo setiap tahunnya menangani 1.095 perkara.

Selama menduduki jabatan Hakim Agung, Artidjo dikenal sebagai hakim yang ‘kejam’ terhadap koruptor. Perkara-perkara yang ditanganinya sebagai hakim agung antara lain perkara korupsi Artalyta Suryani alias Ayin, perkara korupsi Jaksa Urip Tri Gunawan, perkara korupsi Anggodo Widjojo, Gayus Tambunan, dan lainnya.

Dirinya dikenal teguh menjalankan tugas. Bahkan, selama menjabat Artidjo tak pernah mengambil cuti dan selalu menolak ketika diajak ke luar neger. Alasannya, hal tersebut bisa berimplikasi besar terhadap tugasnya. Pria kelahiran Situbondo, Jawa Timur, yang kini berusia 70 tahun tersebut sempat ditanya ke mana dirinya setelah pensiun. Saat itu, ia menjawab akan kembali ke habitat untuk memelihara kambing dan mengurusi usaha rumah makan Madura di kampungnya.

Dr. Harjono, S.H, MCL

Dewan Pengawas KPK
Anggota Dewan Pengawas KPK, Harjono. (Foto: ist)

Sebelum menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas KPK, Harjono menjabat Ketua Dewan Kerhormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Harjono Lahir pada 31 Maret 1948 di Nganjuk, Jawa Timur. Dirinya adalah mantan Hakim Konstitusi yang berkarier di MK pada 2003-2014. Walaupun baru dihubungi malam sebelum pelantikan, Harjono mengaku memutuskan untuk menerima tawaran tersebut setelah sempat mempertimbangkan terlebih dahulu. Baginya, tawaran tersebut adalah amanah, dan sekaligus menghargai kepercayaan Jokowi.

“Ya karena itu amanah yang diberikan ke saya, saya menghargai kepada beliau yang memberikan ke saya,” — Harjono.

Harjono adalah alumni S1 Fakultas Hukum di Universitas Airlangga, Surabaya. Setelah lulus, Harjono melanjutkan pendidikan di Southern Methodist University, Dallas, Texas, AS. Ia mengambil bidang hukum  dan mendapatkan gelar Master of Comparative Law (MCL). Harjono kemudian menjadi dosen pasca sarjana di UNAIR dan beberapa universitas di Malang dan Yogyakarta.

Dirinya pun sempat mengenyam pengalaman  sebagai anggota MPR melalui PDIP. Pada 1999, Harjono turut andil dalam perubahan UUD 1945 saat itu. Pada 2003, anggota PAH I BP MPR dari PDIP mengajukan Harjono sebagai Hakim Konstitusi melalui jalur DPR yang kemudian disambut dengan Presiden Megawati yang mencalonkan dirinya sebagai hakim konstitusi untuk periode 2003-2008.

Setelah itu, Harjono kembali terpilih menjadi hakim konstitusi periode 2008-2013 melalui jalur DPR. Pada 12 Juni 2017, Harjono dilantik sebagai anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.

Syamsuddin Haris

Dewan Pengawas KPK
Anggota Dewan Pengawas KPK, Syamsuddin Haris. (Foto: ist)

Syamsuddin Haris memiliki  latar belakang sebagai peneliti dan pengamat. Dirinya merupakan peneliti senior pada Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Syamsuddin Haris memiliki gelar professor riset bidang perkembangan politik Indonesia dan doktor ilmu politik, serta menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI.

Putra kelahiran Bima, NTB, pada 9 Oktober 1957 lalu ini juga adalah seorang dosen. Dirinya aktif sebagai dosen pada Program Pasca-Sarjana Ilmu Politik pada FISIP Unas dan Program-sarjana Komunikasi pada FISIP UI dan aktif dalam Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).

Ia masuk sebagai peneliti pada Lembaga Research Kebudayaan Nasional (LRKN) Lipi pada 1985. Sejak itu, Syamsuddin memfokuskan dirinya pada masalah pemilu, parlemen, otonomi daerah, dan demokratisasi di Indonesia.

Syamsuddin Haris termasuk sosok yang teguh memberikan reaksi penolakan atas pengesahan revisi UU KPK. Saat itu, sivitas LIPI menyatakan menolak revisi UU dengan menandatangani berita penolakan revisi UU KPK.

Motivasi Syamsuddin Haris menerima amanat Jokowi sebagai anggota Dewan Pengawas KPK adalah membantu menegakkan hukum serta pemerintahan yang bersih. Ini adalah peluang bagi Jokowi menunjukkan komitmen membersihkan NKRI dari korupsi.

“Saya pikir ini peluang bagi Presiden Jokowi untuk menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi,” — Syamsuddin Haris.

(*)

[HeloBorneo.com]

Bagi artikel ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *