26 September, 2020

HeloBorneo.com

Kabar dari Tanah Borneo

Buruh Tolak Omnibus Law, Siapkan Demo dan Langkah Hukum

2 min read
buruh tolak omnibus law
HeloBorneo.com – Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. (Foto: ANTARA/Muhammad Zulfikar)

JAKARTA | Buruh tolak Omnibus Law yang telah digadang-gadang pemerintah. Bahkan, untuk memperkuat langkah penolakan itu, buruh telah menyiapkan demonstrasi serentak dan besar-besaran. Tak hanya itu, mereka juga telah menyiapkan langkah hukum.

Dilansir dari Tempo, Ahad (16/2/2020), Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan buruh akan mengadakan demonstrasi besar-besaran.

Demo Besar

Dalam penjelasannya, Said mengatakan bahwa aksi buruh itu akan dilaksanakan bersamaan pada saat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat paripurna. Rapat tersebut untuk mengambil keputusan menerima atau tidak draf RUU Cipta Kerja Omnibus Law yang telah diajukan pemerintah.

“Dalam waktu dekat, pada rapat paripurna besar-besaran di 24 Provinsi. Anggota KSPI akan terjadi aksi besar-besaran. Dan di nasional kami pusatkan di depan gedung DPR RI,” ujarnya di Jakarta.

Aksi yang bakal digelar serentak itu disebutnya bakal lebih besar daripada aksi sebelumnya pada 20 Januari 2020. Serikat buruh gabungan akan bersama-sama melakukan aksi tersebut. Ia pun mengatakan tidak tertutup kemungkinan terjadi penghentian produksi sebagai bagian aksi protes kaum buruh.

Langkah Hukum

Selain melakukan aksi demo besar-besaran, Said Iqbal mengatakan bahwa pihaknya akan mengambil langkah hukum terkait penolakan terhadap Omnibus Law itu.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini mengungkapkan rencana tersebut ketika menggelar konferensi pers. “Secara hukum kami akan lakukan judicial formil. Batalkan semua isi UU Omnibus Law, tidak hanya tentang ketenagakerjaan ke Mahkamah Konstitusi,” tegasnya, dilansir dari Kompas.

Dalam penjelasannya, Said Iqbal mengatakan pihaknya akan melakukan judicial review pasal-pasal mana yang merugikan. Pihaknya akan meminta MK membatalkan pasal yang merugikan. “Berikutnya citizen law suit, gugatan warga negara, karena buruh sebagai warga negara dirugikan dengan sikap pemerintah yang sangat kapitalis dan liberal,” tegasnya.

Minta DPR Batalkan RUU Omnibus Law

Said Iqbal mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan kajian terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja itu. Menurut penilaiannya, sosialisasi pemerintah yang mengatakan Omnibus Law memberi kebaikan hanyalah pencitraan dan  omong kosong saja. Said Iqbal mengatakan bahwa pihaknya meminta DPR melakukan langkah politik. Yaitu dengan membatalkan Omnibus Law tersebut. (*) [HeloBorneo.com

Bagi artikel ini
  • 3
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    3
    Shares