SBY Desak AH, LBP, dan BIN Ungkap Dalang Demo Tolak UU Ciptaker

JAKARTA | Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendesak Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (AH), Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) serta Badan Intelijen Nasional (BIN) segera mengungkap siapa dalang sebenarnya dibalik demo penolakan terhadap UU Ciptaker.

Pasalnya, SBY telah dituduh menggerakkan dan membiayai aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law atau UU Ciptaker (Cipta Kerja) yang menyebabkan kerusuhan pada Kamis 8 Oktober 2020 lalu.

Tuduhan tersebut mendapatkan reaksi keras dari pendiri Partai Demokrat ini. SBY dengan lantang menyatakan tuduhan itu fitnah yang tidak berdasar. Hal ini pun menimbulkan riak dalam kancah politik di tanah air.

“Saya dituduh seperti itu nda baik, nda baik kalau negeri kita subur fitnah, hoaks tuduhan-tuduhan tidak berdasar,” ujar SBY dalam sebuah video pada Chanel YouTubenya, Senin 12 Oktober 2020.

SBY lebih lanjut mengatakan, tuduhan membayar peserta demonstrasi bukan saja memfitnah dirinya, tetapi juga telah menghina kaum buruh dan mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi tersebut beberapa waktu lalu di pelosok nusantara.

“Elemen masyarakat yang melakukan unjuk rasa di mana-mana, kalau dianggap ditunggangi oleh saya, digerakkan, dikasih uang, mereka juga terhina,” tegasnya.

Terkait hal itu, ia menyarankan agar Pemerintah menyebut siapa dalang yang membiayai aksi demonstrasi tersebut, seperti yang diklaim oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan serta Badan Intelijen Negara (BIN).

Menurut SBY, jika pemerintah tidak menyebut siapa aktor yang membiayai aksi demonstrasi tersebut, maka nanti akan disebut bahwa negara telah menyebar hoax.

“Yang paling baik adalah tanyakan kepada beliau-beliau itu, siapa yang dimaksud aktor yang menunggangi, yang menggerakkan dan membiayai itu. Kalau tidak ada kejelasan, ini ga baik rakyat saling curiga,” ujar SBY.

“Jadi lebih baik disebutkan siapa yang menunggangi, membiayai, menggerakkan kalau tidan nanti dibilang negara melakukan hoax. Ini tidak bagus, karena kita harus percaya pada pemerintah kita,” tutup SBY. (*) [HeloBorneo.com]