Sat. Sep 19th, 2020

HeloBorneo.com

Kabar dari Tanah Borneo

Tangkal Covid-19, Malaysia Cegah Warga Indonesia Masuk Mulai 7 September

2 min read
Malaysia Cegah Warga Indonesia Masuk
HeloBorneo.com – Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin(AFP/Mohd Rasfan)

KUALA LUMPUR | Pemerintah Malaysia cegah warga Indonesia masuk wilayahnya mulai awal pekan ini. Hal tersebut dilakukan guna menangkal covid-19 di negaranya.

Terhitung mulai Senin, 7 September 2020, pemerintah Malaysia melarang pemegang visa jangka panjang dari Indonesia. Selain, WNI, warga negara India dan Filipina juga dicegah masuk ke negara jiran ini.

Menteri Pertahanan Malaysia, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam konferensi pers Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) Hari Ke-168 di Putrajaya mengungkapkan pelarangan itu.

“Mempertimbangkan peningkatan kasus yang mendadak di beberapa negara, Musyawarah Khusus Menteri-Menteri Mengenai Pelaksanaan PKP hari ini telah membuat keputusan untuk mengenakan pembatasan masuk pemegang visa jangka panjang bagi tiga negara,” ujarnya, sebagaimana dilansir dari Antara, Selasa (1/9/2020).

Sebelumnya, semua turis asing telah dilarang masuk sejak Maret. Malaysia melanjutkan langkah-langkah penanganan pandemi hingga akhir tahun, karena virus corona “masih terus menyebar di seluruh dunia,” kata PM Malaysia Muhyiddin Yassin pada Jumat (28/8/2020) pekan lalu, dikutip dari The Star.

Malaysia cegah warga Indonesia masuk, ini kategorinya

Malaysia Cegah Warga Indonesia Masuk
HeloBorneo.com – Mulai 7 September 2020, Malaysia larang WNI masuk negaranya.

Dilaporkan, Pemerintah Malaysia akan mencegah masuk meliputi beberapa kategori. Pembatasan warga negara asing tiga negara tersebut meliputi Penduduk Tetap (PR), visa Program Malaysia My Second Home (MM2H), ekspatriat semua kategori termasuk Profesional Visit Pass (PLIK), pas residen, pasangan warganegara Malaysia (Spouse Visa) dan mahasiswa/pelajar.

“Keputusan ini diambil atas nasehat Kementrian Kesehatan Malaysia (KKM) bagi mengekang penularan dalam negara oleh kasus-kasus impor covid-19,” katanya.

Pada kesempatan yang sama Ismail mengatakan sebanyak 673 orang dikompaun (didenda) pada Senin (31/8) lalu. Pasalnya, karena melanggar peraturan PKP Pemulihan. Jumlah orang yang terkena denda itu merupakan jumlah tertinggi sejak PKPP dilaksanakan.

“Pub dan kelab malam masih belum dibenarkan beroperasi. Jadi tindakan membuka pub dan kelab malam adalah melanggar SOP dan undang-undang karena ia masih dalam daftar operasi yang belum dibenarkan,” tukasnya. (*) [HeloBorneo.com]

Bagi artikel ini
  • 3
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    3
    Shares