22 September, 2021

HeloBorneo.com

Kabar dari Tanah Borneo

Pasca Kudeta, Jepang Upayakan Dialog dengan Militer Myanmar

Langkah Jepang upayakan dialog dengan pihak militer Myanmar pasca kudeta di awal minggu terhadap Aung San Suu Kyi.


jepang upayakan dialog
HeloBorneo.com – Jepang upayakan dialog, berkat langkahnya yang telah memelihara hubungan baik dengan Myanmar selama beberapa dekade. Menteri Luar Negeri Toshimitsu Motegi, kiri, bertemu Panglima Tertinggi Min Aung Hlaing pada Agustus 2020 di Myanmar. (Foto: Kementerian Luar Negeri Jepang/Nikkei Asia)

TOKYO | Pemerintah Jepang upayakan dialog, dan langkah ini dinilai bahwa Jepang sedang mencari keseimbangan antara menjaga dialog dengan militer Myanmar dan mengecamnya karena melakukan kudeta pada awal minggu ini, Senin (1/2/2021) lalu.

Dilansir dari Nikkei Asia, Jumat (5/2/2021) yang mengutip seorang pejabat senior dari kementerian luar negeri Jepang, langkah Jepang upayakan dialog ini terlihat dari pihak Tokyo yang telah berhubungan dengan pihak militer melalui kedutaan Jepang di Myanmar.

Sebelumnya, Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga mengatakan pada Kamis (4/2/2021) bahwa dia memiliki “kekhawatiran besar” tentang kudeta dan mengungkapkan harapannya agar pihak militer untuk segera memulihkan keadaan di MYanmar.

“Saya ingin mengulangi seruan kuat saya pada militer untuk memulihkan sistem politik demokrasi secepat mungkin,” ujar Yoshihide Suga.

Respons AS terhadap kudeta militer Myanmar

Sementara itu, pada Kamis (4/2/2021) kemarin, dalam pidato kebijakan luar negeri besar pertamanya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyerukan kepada sekutu dan mitranya untuk menangani kudeta militer Myanmar yang mengejutkan dunia itu.


Jepang upayakan dialog
HeloBorneo.com – Presiden AS, Joe Biden. (Foto: Michael Stravato/The Texas Tribune)

 

“Selama beberapa hari terakhir, kami telah bekerja sama erat dengan sekutu dan mitra kami untuk menyatukan komunitas internasional guna menangani kudeta militer di Burma,” ujar Biden seraya menyebut nama Burma, mengacu pada negara Myanmar dengan nama lamanya.

Joe Biden juga meminta militer Myanmar untuk melepaskan kekuasaan yang direbutnya dan membebaskan tahanan. “Kami akan bekerja dengan mitra kami untuk mendukung pemulihan demokrasi dan supremasi hukum dan memberikan konsekuensi pada mereka yang bertanggung jawab,” tegas Biden.

Hubungan baik secara historis, Jepang upayakan dialog

Namun, Jepang tidak mungkin membalikkan pendekatan lembut-halus ke Myanmar yang telah diambilnya selama beberapa dekade. Sementara negara-negara Barat tidak mengesampingkan penerapan kembali sanksi, Jepang mengandalkan hubungan yang baik secara historis dengan Myanmar untuk membantu menengahi antara militer Myanmar dan Barat.

Tokyo tampaknya berhati-hati untuk bergabung dengan paduan suara kritik dari Barat junta ketika mereka menahan Aung San Suu Kyi dalam tahanan rumah. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kekhawatiran Tokyo tentang pengaruh China di wilayah tersebut. Jepang khawatir jika menghentikan bantuan keuangan ke Myanmar, China hanya akan masuk untuk mengisi kekosongan.

Dengan demikian, Jepang memelihara hubungan baik dengan junta sebelumnya, yang dibentuk pada tahun 1988. Ketika Suu Kyi menjadi tahanan rumah dari tahun 1980-an hingga 2010, Jepang menjaga agar bedaknya tetap kering dan tetap menjalin hubungan dengan junta. Ketika Myanmar beralih ke pemerintahan sipil setelah 2011, Jepang melanjutkan dukungan keuangannya yang melimpah.

Dengan langkah Jepang upayakan dialog, hal ini menjaga saluran komunikasi tetap terbuka dengan angkatan bersenjata dan Liga Nasional untuk Demokrasi Suu Kyi. Misalnya, ketika Menteri Luar Negeri Toshimitsu Motegi mengunjungi Myanmar pada tahun 2020, dia bertemu dengan Suu Kyi dan Min Aung Hlaing, panglima tertinggi angkatan darat. Perdana Menteri Yoshihide Suga juga bertemu Min Aung Hlaing pada tahun 2014 ketika Suga menjadi sekretaris kabinet.

Pendekatan Jepang upayakan dialog bukan tanpa alasan. Myanmar secara geopolitik penting bagi China karena posisinya dan negara tersebut telah bergabung dengan Belt and Road Initiative. China selalu menyatakan bahwa situasi politik suatu negara adalah “urusan dalam negerinya” dan menahan komentar atas kudeta tersebut. Beijing juga tidak akan menyesal jika hubungan antara Myanmar dan negara-negara Barat memburuk, karena hal itu mungkin akan mendorong para jenderal ke pelukan hangatnya.

Sebagai informasi, pada Rabu (3/2/2021), menteri luar negeri G-7, termasuk Jepang, mengeluarkan pernyataan bersama yang mengatakan mereka “bersatu dalam mengutuk kudeta militer di Myanmar.” Ini adalah pernyataan yang jauh lebih kuat dari apa yang dikatakan Tokyo sebelumnya. (*) [HeloBorneo.com]

Bagi artikel ini
  • 20
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    20
    Shares