25 September, 2021

HeloBorneo.com

Kabar dari Tanah Borneo

Dubes Myanmar untuk PBB Serukan Aksi Global Hentikan Kudeta Militer

Dubes Myanmar untuk PBB membuat permohonan kepada masyarakat internasional agar mengambil “tindakan sekuat mungkin” untuk mengakhiri kudeta militer di negara itu.

_____________________________________________

Dubes Myanmar untuk PBB
Duta Besar Myanmar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Kyaw Moe Tun saat berpidato di depan Majelis Umum di mana ia memohon tindakan Internasional dalam membatalkan kudeta militer di negaranya. | HeloBorneo.com — Dubes Myanmar untuk PBB, Kyaw Moe Tun. (Tangkapan layar United Nations TV) 

 

NEW YORK | Duta Besar Myanmar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Kyaw Moe Tun mendesak organisasi dunia itu untuk menggunakan “segala cara yang diperlukan” untuk mengambil tindakan terhadap militer dan “untuk memberikan keselamatan dan keamanan bagi rakyat”.

Sebagaimana dilansir dari Reuters, pernyataan yang disampaikan Kyaw Moe Tun, Dubes Myanmar untuk PBB di hadapan Majelis Umum PBB di New York pada Jumat (26/2) itu merupakan seruan yang mengejutkan atas nama pemerintah Myanmar yang digulingkan, saat polisi menindak pengunjuk rasa anti junta.

“Kami membutuhkan tindak lanjut sekuat mungkin dari komunitas internasional untuk segera mengakhiri kudeta militer, untuk berhenti menindas orang-orang yang tidak bersalah, dan untuk memulihkan demokrasi,” ujar Kyaw Moe Tun, Dubes Myanmar untuk PBB di hadapan 193 anggota Majelis Umum PBB.

Permintaan Dubes Myanmar untuk PBB itu disambut dengan tepuk tangan membahana dari anggota Majelis Umum. Kyaw Moe Tun tampak emosional saat membaca pernyataan atas nama sekelompok politisi terpilih yang mewakili pemerintah yang sah dan dipimpin Aung San Suu Kyi.

Dubes Myanmar untuk PBB akhiri pidato dengan salam 3 jari

Saat menyampaikan kata-kata terakhirnya dalam bahasa Burma, Dubes Myanmar untuk PBB yang merupakan diplomat karir itu mengangkat hormat tiga jari dari pengunjuk rasa pro demokrasi, lalu dia berkata, “tujuan kita akan terwujud”.

Sangat jarang seorang perwakilan memutuskan hubungan dengan penguasa negara yang mereka wakili saat berpidato di Majelis Umum PBB.

Aksi Kyaw Moe Tun, Dubes Myanmar untuk PBB itu mendapat pujian dari para penentang kudeta. Mereka memujinya  sebagai pahlawan dan membanjiri media sosial dengan pesan terima kasih.

“Rakyat akan menang dan junta yang terobsesi dengan kekuasaan akan jatuh,” tulis salah satu pemimpin protes, Ei Thinzar Maung, di Facebook.

Sejak awal Februari

Sebagai informasi, Myanmar telah berada dalam krisis sejak tentara merebut kekuasaan pada 1 Februari 2021 lalu.

Pemerintah militer menahan pemimpin terpilih Suu Kyi dan sebagian besar pimpinan partainya, setelah menuduh adanya kecurangan dalam pemilu November yang telah dimenangkan oleh partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).

Kudeta tersebut telah memicu ratusan ribu pengunjuk rasa turun ke jalan-jalan Myanmar dan menuai kecaman dari negara-negara Barat, dengan beberapa menjatuhkan sanksi terbatas.

Sementara itu, duta besar China tidak mengkritik kudeta tersebut dan mengatakan situasinya adalah “urusan dalam negeri” Myanmar, dengan mengatakan pihaknya mendukung diplomasi oleh negara-negara Asia Tenggara yang dikhawatirkan para pengunjuk rasa dapat memberikan kredibilitas kepada para jenderal yang berkuasa.

Sedangkan di kawasan ASEAN, Singapura mengatakan kekerasan terhadap warga sipil tak bersenjata tidak bisa dimaafkan. Sementara, Indonesia serta Malaysia mendesak negara-negara anggota ASEAN untuk segera menggelar pertemuan khusus guna membahas kudeta militer Myanmar itu.

_____________________________________________

Berita terkait ASEAN dan kudeta militer Myanmar :

Respons Kudeta Militer Myanmar, Indonesia dan Malaysia Desak ASEAN Gelar Pertemuan Khusus

_____________________________________________

 

Utusan PBB mengutuk keras aksi militer Myanmar

Sebelumnya, utusan PBB untuk Myanmar Christine Schraner Burgener mengatakan dia “mengutuk keras” langkah-langkah baru-baru ini oleh junta termasuk penggunaan kekuatan mematikan yang “tidak dapat diterima”, dan menyerukan masyarakat internasional untuk mendesak kembali ke demokrasi.


Dubes Myanmar untuk PBB
HeloBorneo.com — Christine Schraner Burgener, Utusan khusus PBB untuk Myanmar. (Foto: Keystone/Anthony Anex)

 

Utusan khusus PBB untuk Myanmar Christine Schraner Burgener mendorong PBB untuk menyampaikan “sinyal yang jelas dalam mendukung demokrasi” dan mengatakan kepada Majelis Umum bahwa tidak ada negara yang harus mengakui atau melegitimasi junta.

Christine Schraner Burgener mengungkapkan hal tersebut kepada Majelis Umum melalui tautan video.

“Tidak ada pembenaran untuk tindakan militer, dan kami harus terus menyerukan pembalikan situasi yang tidak dapat diizinkan ini, melelahkan semua saluran kolektif dan bilateral untuk memulihkan jalan Myanmar menuju reformasi demokrasi,” tegasnya. (*) [HeloBorneo.com]

Bagi artikel ini
  • 12
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    12
    Shares