Mon. Aug 10th, 2020

HeloBorneo.com

Kabar dari Tanah Borneo

Ricuh Keputusan MA Soal Pilpres, Yusril: Tidak Membatalkan Kemenangan Jokowi

4 min read
Ricuh Keputusan MA Soal Pilpres
HeloBorneo.com – Yusril Ihza Mahendra (Foto: twitter@catatan_yusril)

JAKARTA | Ricuh keputusan MA soal Pilpres 2019 yang menjadi bahan pembicaraan hangat di masyarakat belum selesai. Pasalnya, MA mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait ketentuan Pasal 3 ayat 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih. Rachmawati Soekarnoputri dan 6 pemohon lainnya mengajukan permohonan tersebut.

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menanggapi kericuhan itu. Sosok yang juga akrab dengan media sosial ini memberikan tanggapan melalui akun miliknya di platform media sosial twitter, @Catatan_Yusril.

Yusril Ihza Mahendra memulai cuitannya tentang putusan MA dengan kalimat yang cukup tegas. Dia mengatakan bahwa putusan MA itu diplintir sesuka hati.

“Putusan MA Itu diplintir semuanya,” tegasnya.

Dia pun lantas meneruskan ucapannya itu. “Saya melihat Putusan MA itu No. 44 P/HUM/2019 itu diplintir sesuka hati penulis di atas. Dalam Putusan itu, MA hanya menguji secara materil Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 apakah secara normatif bertentangan dengan UU di atasnya atau tidak,” lanjutnya.

Ricuh Keputusan MA Soal Pilpres: Yang Berhak Memutus Pemenang Pilpres Adalah MK, Bukan MA

Menurutnya, putusan MA itu samasekali tidak masuk atau menyinggung kasus sudah menang atau belumnya Jokowi di Pilpres 2019, karena MK telah memutuskan kemenangan Jokowi-Amin. “Menang tidaknya Jokowi dalam Pilpres 2019 telah diputus oleh MK karena hal itu menjadi kewenangannya. MA samasekali tidak berwenang mengadili sengketa Pilpres,” lanjut Yusril.

Sosok yang  akrab dipanggil YIM itu pun menegaskan bahwa keputusan pemenang Pilpres yang telah diteapkan MK bersifat mengikat. “Putusan MK itu final dan mengikat. Dalam menetapkan kemenangan Jokowi-Amin, KPU merujuk pada Putusan MK yang tegas menolak permohonan sengketa yang diajukan Prabowo Subijanto dan Sandiaga Uno,” tegas YIM.

Yusril pun menambahkan, keputusan MA tidak mengikat karena putusan uji materil itu diambil oleh MA tanggal 28 Oktober 2019, seminggu setelah Joko Widodo dan Ma’ruf Amin dilantik oleh MPR.

Putusan MA Bersifat Prospektif, Bukan Retroaktif

Lebih lanjut, YIM menjelaskan bahwa putusan MA itu berlaku ke depan sejak tanggal diputuskan, dan tidak mempengaruhi terhadap kejadian yang sudah terjadi sebelum tanggal keputusan itu. “Putusan MA itu bersifat prospektif atau berlaku ke depan sejak tanggal diputuskan. Putusan MA tidak berlaku retroaktif atau surut ke belakang,” jelasnya.

Aturan Pilpres yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon, menurut Yusril, memang tidak diatur dalam dalam Pasal 416 UU 7/2017 tentang Pemilu. Menurut pandangan Yusril, ketentuan Pasal 7 ayat 3 PKPU No 5 Tahun 2019 itu mengaturnya dengan mengacu kepada Putusan MK No 50/PUU-XII/2017 yang menafsirkan ketentuan Pasal 6A UUD 45 dalam hal Paslon Capres dan Cawapres hanya dua pasangan.

Jadi, dengan keadaan hanya dua paslon yang saling berhadap-hadapan seperti di Pilpres 2019, menurut YIM, pemenangnya adalah yang mampu mengumpulkan suara terbanyak. “Maka yang berlaku adalah suara terbanyak tanpa perlu diulang lagi untuk memenuhi syarat sebaran kemenangan di provinsi-provinsi sebagaimana diatur Pasal 6A itu sendiri,” lanjut YIM menganggapi ricuh keputusan MA soal Pilpres 2019 ini.

Kekuatan Setara Undang-undang

Ricuh keputusan MA soal Pilpres
HeloBorneo.com – Gedung MK. (Foto: tirto.id/Bayu septianto)

Yusril mengingatkan, bahwa keputusan MK memiliki kekuatan yang setara dengan undang-undang. “Patut disadari bahwa Putusan MK dalam perkara pengujian undang-undang mempunyai kekuatan yang setara dengan norma undang-undang itu sendiri, meskipun Putusan MK bukan merupakan suatu bentuk peraturan perundang-undangan,” tegas Mantan kuasa hukum pasangan Jokowi-Amin di Pilpres 2019 itu.

Ia menjelaskan, MA memutus perkara pengujian PKPU itu dengan merujuk kepada Pasal 416 UU Pemilu yang tidak mengatur hal tersebut, sehingga menyatakan Pasal 3 ayat 7 PKPU itu bertentangan dengan UU Pemilu.

“Masalahnya MA memang tidak dapat menguji apakah PKPU tsb bertentangan dengan Putusan MK atau tidak. Di sini letak problematika hukumnya,” imbuhnya.

Putusan MK itu dilakukan dalam konteks pengujian terhadap norma Pasal 158 UU No 42 Tahun 2008 tentang Pilpres, yang isinya sama dengan norma Pasal 416 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,” katanya lagi.

Dikatakan Yusril, Karena materi pengaturan yang diuji bunyinya sama, maka Putusan MK terhadap pengujian Pasal 158 UU No 42 Tahun 2008 itu mutatis mutandis juga berlaku terhadap norma Pasal 416 UU No 7 Tahun 2007 tentang Pemilu.

“Kalau pasangan calon hanya 2, dan harus diulang-ulang terus agar memenuhi syarat kemenangan menurut sebaran wilayah, maka Pilpres menjadi tidak jelas kapan akan berakhir,” sebutnya.

“Sementara masa jabatan Presiden yang ada sudah berakhir dan tidak dapat diperpanjang oleh lembaga manapun termasuk MPR. Ini akan berakibat terjadinya kevakuman kekuasaan dan berpotensi menimbulkan chaos di negara ini,” lanjutnya.

“Karena itu, kalau paslon Pilpres itu hanya dua pasangan, aturan yang benar dilihat dari sudut hukum tatanegara adalah Pilpres dilakukan hanya 1 kali putaran dan paslon yang memperoleh suara terbanyak itulah yang menjadi pemenangnya,” tukasnya. (*) [HeloBorneo.com]

Bagi artikel ini
  • 4
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    4
    Shares