Thu. Jun 4th, 2020

HeloBorneo.com

Kabar dari Tanah Borneo

Polemik Kartu Prakerja, Koalisi Parpol Retak?

4 min read
polemik kartu prakerja
HeloBorneo.com – Ilustrasi program Kartu Prakerja (Foto: ANTARA/HO)

JAKARTA | Program pelatihan daring dengan nilai anggaran fantastis senilai Rp 5,6 triliun menjadi polemik kartu Prakerja. Terdapat perbedaan pandangan antar partai-partai politik yang menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin ini.

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah mengadakan terobosan guna membantu masyarakat terdampak virus covid-19. Salah satunya dengan pelatihan daring atau online Kartu Prakerja.

Program ini disebut dapat membantu para pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kontrak (PHK) ataupun dirumahkan tanpa gaji karena dampak penyebaran virus mematikan itu. Setidaknya, ada sejumlah 5,6 juta warga akan diberi alokasi Rp 1 juta untuk pelatihan online.

Polemik Kartu Prakerja Menuai Kritik

polemik kartu prakerja
HeloBorneo.com – Adamas Belva Syah Devara (Foto: Instagram Adamas Belva Syah Devara @belvadevara)

Tercatat, ada delapan platform digital turut terlibat dalam program pelatihan online ini. Kedelapan platform itu terdiri dari Skill Academy by RuangGuru, Tokopedia,  Maubelajarapa, Bukalapak, Sisnaker,  Sekolahmu, Pijarmahir serta Pintaria.

Hanya saja, sejak awal bergulir, program ini langsung menuai banyak kritik. CEO Ruangguru, Adamas Belva yang merupakan staf khusus milenial Presiden Jokowi langsung disorot. Terutama karena keterlibatan Ruangguru dalam program tersebut. Tuduhan menguntungkan kepentingan pribadi pun menyeruak. Tekanan dan kritik akhirnya memaksa Belva mundur dari Istana. Namun kemundurannya tidak menurunkan tensi politik nasional akibat polemik Kartu Parakerja ini.

Para pengamat pun melontarkan pertanyaan dan kritik. Tak ketinggalan, parpol-parpol yang berada dalam lingkaran koalisi pemerintah terlihat berbeda pendapat. PDIP, Nasdem, dan Gerindra melontarkan kritik pedas. Sementara Golkar mendukung program pemerintah. Polemik Kartu Prakerja ini bahkan memunculkan spekulasi retaknya koalisi parpol pendukung pemerintah.

Kecurigaan Gerindra

polemik kartu prakerja
HeloBorneo.com – Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Habiburokhman (net)

Habiburokhman meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi pelaksanaan program kartu prakerja.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra ini kuat menduga ada penyelewengan dalam program tersebut.

“Sebenarnya ide Pak Jokowi sangat baik dan saya tahu itu kalau dilaksanakan dengan baik akan sangat bagus. Tetapi pelaksanaannya sangat mengkhawatirkan jangan sampai Pak Jokowi ditipu sama anak kecil,” ujar Habiburokhman, saat rapat Komisi III DPR dengan KPK, disiarkan secara online, Rabu (29/4/2020) lalu.

Habiburokhman meminta kepada Ketua KPK Firli Bahuri agar mengawasi dugaan korupsi dalam vendor digital kartu prakerja. Politisi Gerindra ini mengatakan, pengadaan jasa dalam bentuk pelatihan digital perlu dilihat lebih dalam.

Habiburokhman juga menyinggung soalnya mahalnya biaya pelatihan. Padahal, pelatihan itu hanya untuk membuat makanan pempek yang dapat ditemukan gratis di platform lain. “Saya bingung ada pelatihan bikin pempek pak. Rp600ribu itu kan ada e-katalog. Kalau misalnya bapak usut pengadaan, bapak usut,” tegasnya.

PDIP Minta Pengawasan KPK 

polemik kartu prakerja
HeloBorneo.com – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI-P, Arteria Dahlan (Sumber: Tribunnews.com)

Kritik juga datang dari PDIP. Padahal, saat ini PDIP adalah partai penguasa, yang menjadi tempat bercokolnya Jokowi. Tak tanggung-tanggung, PDIP meminta KPK ikut terlibat mengawasi program tersebut.

Politikus PDIP Arteria Dahlan mencurigai proses tender 8 start up. Menurutnya, ada kecurigaan terjadi kongkalingkong dalam proses tender program tersebut.

“Bagaimana delapan vendor digital tanpa tender yang diberikan kuota raksasa, Pak Ketua. Oleh pemerintah, bagaimana bisa terjadi? Bagaimana strategi pengawasannya? Tidak cukup dengan mundur, Pak. Ini korupsi,” Tegas Arteria Dahlan di rapat yang sama.

NasDem Minta Pengawasan Ketat Penggunaan Anggaran

polemik kartu prakerja
HeloBorneo.com – Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni (net)

Kritik juga datang dari Partai Nasdem. Ahmad Sahroni yang merupakan Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem, meminta KPK untuk mengawasi dengan ketat penggunaan anggaran program yang menjadi polemik itu.

Politikus NasDem ini menyoroti jumlah anggaran yang terlihat besar sekali. “Nggak main-main. Makanya KPK harus dengan tegas mengawasi penggunaan anggaran Kartu Prakerja. KPK harus memastikan duit rakyat dimanfaatkan dengan semestinya. Dan jangan ada sekecil mungkin celah untuk korupsi,” tegas sahroni,  Kamis (30/4/2020).

Lebih lanjut, Ahmad Sahroni meminta KPK bisa mengawasi segala tahapan dalam Kartu Prakerja. Diawali dari proses dari penunjukkan vendor penyedia layanan, hingga pada tahap pencairan dana program tersebut.

Dia juga menyarankan KPK membentuk tim khusus. Tim ini akan bertugas mengawasi jalannya program kartu Prakerja. “Karenanya saya meminta KPK untuk membentuk tim khusus yang berfokus pada pengawasan atas anggaran sebesar Rp. 5,6 triliun tadi. Ini duit rakyat banyak sekali di sini. Jadi pemerintah wajib menggunakannya dengan efektif, transparan serta akuntabel. KPK wajib mengawasi,” demikian penjelasan Sahroni.

Golkar Membela

polemik kartu prakerja
HeloBorneo.com – Anggota Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman (Foto: Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Diantara parpol koalisi, hanya Golkar yang terlihat pasang badan. Anggota Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman tidak ada celah untuk korupsi dalam pelatihan online program kartu Prakerja.

Politikus Partai Golkar  melihat program pelatihan online kartu prakerja juga tak bisa dimarkup. Terlebih lagi, dalam program itu tidak ada pengadaan barang dan jasa.

Berbeda dengan rekan koalisinya, Ketua Bappilu Golkar ini justru meminta agar pegiat start up dapat dukungan penuh.

“Tidak ada Praktik pengadaan barang jadi apa yang mau dikorupsi Dimana mark up-nya? Bahkan ini peluang usaha baru bagi anak-anak muda pegiat usaha start up untuk bisa membuat Platform perusahaan yang sama,” ungkapnya, Kamis (30/4/2020).

Telah Disiapkan Sebelum Pandemi

Lebih lanjut, Maman mengatakan bahwa program kartu Prakerja sudah dipersiapkan sejak lama. Persiapan itu bahkan sebelum pandemi covid-19.

Awalnya akan direalisasikan dengan pola konvensional. Namun, karena ada pandemi covid-19, akhirnya program itu dimodifikasi sedikit yaitu dengan Sistem Virtual atau Online, atau daring. (*) [HeloBorneo.com]

Suka artikel ini? Silakan bagikan melalui media sosial anda: