1 October, 2020

HeloBorneo.com

Kabar dari Tanah Borneo

MUI-NU-Muhammadiyah Tolak RUU HIP: Hentikan Pembahasan, Bukan Sekedar Ditunda

3 min read
tolak ruu hip
HeloBorneo.com – ilustrasi Garuda Pancasila (net)

JAKARTA | MUI-NU-Muhammadiyah tolak RUU HIP. Walau menyambut baik keputusan pemerintah untuk menunda pembahasaan RUU kontroversial tersebut, ketiganya kompak menyatakan bahwa RUU meresahkan itu sebaiknya tak sekedar ditunda pembahasannya, tapi juga dihentikan atau dicabut secara keseluruhan.

Sebelumnya, pemerintah telah menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Keputusan penundaan itu pun mendapat sambutan baik dari tiga organisasi masyarakat (ormas) Islam yakni, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), dan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, pada Selasa (16/6/2020), mengumumkan penundaan pembahasan RUU itu melalui akun miliknya di platform media sosial Twitter, @mohmahfudmd.

“Terkait RUU HIP, Pemerintah menunda untuk membahasnya dan meminta DPR sebagai pengusul untuk lebih banyak berdialog dan menyerap aspirasi dulu dengan semua elemen masyarakat. Pemerintah masih lebih fokus dulu untuk menghadapi pandemi Covid-19. Menko Polhukam dan Menkum-HAM diminta menyampaikan ini,” ujar Mahfud MD di akun miliknya itu.

Langkah penundaan ini pun mendapatkan respons dari MUI, NU dan Muhammadiyah.

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

tolak RUU HIP
HeloBorneo.com – Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin. (Foto: ANTARA FOTO/Abriawan Abhe)

Pihak MUI melalui Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) memberikan respons dengan memberikan penghargaan tinggi kepada pemerintah terkait penundaan itu.

Ketua Wantim MUI, Prof Din Syamsuddin menyampaikan dukungan Wantim MUI tentang maklumat Dewan Pimpinan MUI bersama Dewan Pimpinan MUI seluruh Indonesia. Maklumat tentang RUU HIP ini tegas bahwa MUI tolak RUU HIP dan menyerukan untuk menghentikan pembahasan RUU yang meresahkan itu.

Din Syamsuddin meminta agar pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) ditunda selama-lamanya. “Dewan Pertimbangan MUI meminta penundaan (pembahasan RUU HIP) itu untuk selama-lamanya,” ujarnya, sebagaimana dilansir dari Republika.co.id, Rabu (17/6).

Selain itu, Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini juga mengingatkan para wakil rakyat di DPR dan partai politik. Dia mengatakan agar tidak mengusulkan ataupun membuat perundang-undangan yang kontroversial dan dapat memicu perpecahan seperti RUU HIP ini.

Sepakat dengan Wantim MUI, Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah pemerintah itu. Dia juga menyebutkan agar RUU  tersebut tak hanya ditunda, tapi juga dihentikan pembahasannya. “Bagus, dan yang lebih bagus lagi kalau DPR dan pemerintah sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasannya,” ujarnya sebagaimana dilansir dari Kompas.com, Rabu (17/6/2020).

2. Nahdlatul Ulama (NU)

tolak RUU HIP
HeloBorneo.com – Ilustrasi: lambang Nahdlatul Ulama (net)

Nahdlatul Ulama melalui Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga memberikan apresiasi terkait keputusan pemerintah menunda pembahasan RUU HIP.

Rumadi Ahmad, Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya PBNU mengatakan RUU HIP sebaiknya tidak lagi dibahas. “Saya sarankan jangan membahas RUU ini lagi,” ujarnya (Kompas.com, Rabu 17/6/2020).

Menurut PBNU, RUU HIP adalah “bara panas” yang bila dibiarkan akan membakar situasi menjadi lebih parah di masyarakat. PBNU pun mensyukuri langkah pemerintah ini, karena bangsa Indonesia bisa terhindar dari potensi konflik ideologi.

NU tegas tolak RUU HIP karena kontroversial dan meresahkan masyarakat. Kontroversi RUU HIP tidak sebatas perihal tak dicantumkannya TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1996 soal Pembubaran PKI dan Larangan Ajaran Komunis/Marxisme sebagai konsideran RUU. Persoalan lainnya yang membuat resah seperti landasan pemikiran serta sejumlah pasal dalam RUU tersebut yang menyangkut Trisila dan Ekasila.

3. Muhammadiyah

tolak RUU HIP
HeloBorneo.com – Ilustrasi lambang Muhammadiyah (net)

Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah turut menyambut baik upaya pemerintah meredam panasnya situasi dengan menunda pembahasan RUU HIP. Namun, sikap tegas Muhammadiyah tolak RUU HIP tak sekedar menunda, tapi juga menghentikan pembahasannya.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti meminta pemerintah dan DPR untuk menghentikan serta mencabut RUU HIP, serta tak mengajukan produk perundang-undangan yang serupa RUU tersebut. “DPR dan pemerintah tidak perlu mengajukan lagi RUU Pengganti RUU HIP dengan nama apapun juga,” ujarnya (Kompas.com, Rabu 17/6/2020).

PP Muhammadiyah mengatakan keterangan lisan yang disampaikan oleh Mahfud MD terkait penundaan itu dinilai tidak cukup. Pemerintah perlu mengirimkan surat resmi kepada DPR untuk menunda pembahasan RUU itu. Setelah DPR menerima surat itu, kemudian dapat mengambil langkah berikutnya, yaitu DPR mengambil keputusan untuk mencabut RUU tersebut.

Muhammadiyah mengingatkan pemerintah dan DPR hendaknya memenuhi arus besar masyarakat yang menolak RUU HIP itu. (*) [HeloBorneo.com]

Bagi artikel ini
  • 5
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    5
    Shares