HeloBorneo.com, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) Universitas Tanjungpura (Untan) telah menyerahkan rekomendasi sanksi kepada Rektor terkait kasus deepfake vulgar. Kasus ini melibatkan seorang mahasiswa Program Studi Biologi FMIPA Untan dan kini keputusan sanksi ada di tangan pimpinan universitas.
Ketua Satgas PPKPT Untan, Emilya Kalsum, menyatakan keputusan terkait sanksi terhadap terlapor berada di tangan pimpinan universitas. Menurut Emilya, rekomendasi Satgas sudah diserahkan kepada Rektor.
"Nanti Rektor yang akan membuat surat keputusan atas rekomendasi sanksi tersebut," kata Emilya kepada detikKalimantan, Sabtu (13/6/2026).
Berdasarkan Emilya, dokumen yang diserahkan Satgas berisi sejumlah rekomendasi sanksi. Hal ini didasarkan pada hasil investigasi dan pendalaman yang telah dilakukan selama beberapa pekan terakhir.
Emilya menjelaskan, isi rekomendasi tersebut adalah sanksi-sanksi. Setelah Surat Keputusan (SK) dikeluarkan oleh Rektor, sanksi akan diumumkan.
Sementara itu, Satgas belum bersedia mengungkap jenis sanksi yang direkomendasikan kepada publik. Ini dikarenakan proses pengambilan keputusan masih berlangsung di tingkat rektorat.
Emilya menerangkan, ketentuan dalam regulasi penanganan kasus kekerasan di perguruan tinggi memberi kewenangan Rektor menetapkan keputusan akhir. Pimpinan universitas tidak dapat menjatuhkan sanksi yang lebih ringan dari rekomendasi Satgas.
Namun, Rektor memiliki kewenangan untuk meningkatkan tingkat sanksi yang direkomendasikan. Oleh karena itu, Satgas memilih menunggu terbitnya SK sebelum menyampaikan hasil akhir kepada masyarakat.
"Saat ini kami masih menunggu Surat Keputusan dari Rektor," tegas Emilya.
Diketahui sebelumnya, kasus dugaan deepfake vulgar ini menjadi perhatian publik. Sejumlah korban mengaku foto mereka diedit menjadi konten tidak senonoh menggunakan teknologi artificial intelligence (AI). Korban deepfake disebut berasal dari lingkungan kampus, teman semasa SMA pelaku di Singkawang hingga mahasiswa dari luar Kalimantan Barat.
