Mobil Dinas Gubernur K...

Mobil Dinas Gubernur Kaltim Rp 8,5 Miliar Disorot, Ini Penjelasan Pemprov

Ukuran Teks:

Balikpapan – HeloBorneo.com, Pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) senilai Rp 8,5 miliar menuai sorotan publik. Anggaran fantastis ini disiapkan Pemprov Kaltim di tengah rencana efisiensi, namun disebut sebagai kebutuhan vital untuk mendukung efektivitas kerja kepala daerah di wilayah dengan karakteristik geografis ekstrem.

Pembelian mobil dinas yang dianggarkan Rp 8,5 miliar tersebut memiliki spesifikasi mesin 3.000 cc hybrid. Pengadaan ini menjadi perbincangan publik lantaran dilakukan di tengah rencana efisiensi anggaran daerah.

Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni menjelaskan, pengadaan mobil dinas itu telah melalui pertimbangan matang. Hal ini berdasarkan kebutuhan kedinasan dan efektivitas kerja kepala daerah dalam melayani masyarakat. Menurutnya, kendaraan operasional tersebut bukan sekadar fasilitas mewah, melainkan sarana vital untuk menjangkau wilayah Kaltim yang geografisnya ekstrem.

"Pak Gubernur berkomitmen untuk memantau langsung setiap permasalahan di pelosok," ujar Sri, dikutip Antara. Ia mencontohkan, kunjungan ke Bongan membutuhkan kendaraan andal dan representatif karena medan yang berat.

Dana Rp 8,5 miliar itu dialokasikan untuk pengadaan kendaraan SUV hybrid bermesin 3.000 cc. Mobil ini diharapkan mumpuni untuk kemampuan offroad, meskipun jenis mobil offroad spesifik yang dibeli belum disebutkan.

Berdasarkan spesifikasi dan harga yang disebutkan, diduga mobil yang dipilih adalah Range Rover 3.0 Autobiography LWB. Diketahui, harga standard mobil tersebut di situs resmi Land Rover Indonesia mencapai Rp 7,43 miliar di Jakarta, dengan adopsi mesin 2.996 cc PHEV.

Pemprov Kaltim melalui BPKAD telah mengklarifikasi bahwa pengadaan ini tetap berpegang pada prinsip value for money dan efisiensi jangka panjang. Meskipun Pemprov sempat mencanangkan penghentian pengadaan kendaraan dinas pada Tahun Anggaran 2025, pengadaan untuk pimpinan daerah ini disebut sebagai pengecualian proporsional.

Pengecualian ini guna mendukung fungsi VVIP dan pelayanan tamu negara. "Kondisi jalur di Kaltim sering kali berlumpur dan berbatu," lanjut Sri. Ia menambahkan, kendaraan multifungsi dengan kemampuan off-road sangat diperlukan agar agenda kerja pimpinan tidak terhambat kendala teknis di lapangan.

Artikel ini sebelumnya tayang di detikOto dengan judul "Pengadaan Mobil Dinas Gubernur Kaltim Senilai Rp 8,5 Miliar Jadi Sorotan".

Bagaimana perasaanmu membaca artikel ini?

Bagikan:
Artikel berhasil disimpan