25 November, 2020

HeloBorneo.com

Kabar dari Tanah Borneo

KJRI Kuching: Pencatatan Perkawinan Pekerja Migran Indonesia Isu Penting di Sarawak

2 min read
pencatatan perkawinan
HeloBorneo.com – Ilustrasi: Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Kuching, Sarawak, Malaysia. (Foto: harianterbit.com)

KUCHING | Pencatatan perkawinan PMI jadi isu penting di Serawak. Tidak sedikit pekerja migran yang bekerja belasan tahun di kebun sawit di Malaysia, menikah dan mempunyai anak. Namun, mereka terbentur kendala administrasi. Mereka belum tercatat karena kesulitan akses.

Di kalangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ada di Sarawak, Malaysia Timur, pencatatan perkawinan menjadi isu penting. Oleh karena itu, perlu mendapat perhatian dari para pihak terkait di Indonesia.

“Hingga saat ini KJRI di Kuching, Sarawak, mencatat sekitar 130 ribuan pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja di sekitar 52 perusahaan kebun kepala sawit di seluruh wilayah Sarawak,” ujar Konsul Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Kuching, Malaysia, Yonni Triprayitno, dikutip dari Antara, Rabu (22/1/2020).

Pencatatan Perkawinan Jadi Momentum di Tahun Pendataan

pencatatan perkawinan
HeloBorneo.com – Konsul Jendral RI di Kuching, Sarawak, Malaysia, Yonni Triprayitno. (Foto: ANTARA/Slamet Ardiansyah)

Lebih lanjut, Yonni mengatakan bahwa tahun 2020 ini menjadi tahun pendataan PMI. Tujuannya agar para pekerja bisa nyaman dan aman bekerja di Malaysia.

“Tahun ini merupakan tahun pendataan yang valid. Untuk itu, agar para pekerja kita ini bisa nyaman dan aman serta tetap legal sebagai pekerja di Serawak Malaysia kita perlu mendata, dan itu bisa dimulai dari administrasi sah perkawinan,” jelasnya,

Pendataan tahun ini juga sekaligus untuk memverifikasi ulang jumlah PMI yang ada. Data ini penting agar diketahui jumlah dan data administrasi PMI yang valid.

KJRI di Kuching mengungkapkan perlunya dukungan semua pihak untuk mengatasi isu ini. Termasuk dalam hal pemberian hak-hak yang harus didapat para PMI sebagai warga Indonesia. Hal ini terjadi karena kebanyakan mereka ini berada di tengah-tengah kebun sawit dan jauh dari jangkauan pelayanan. Bukan tidak mungkin bagi PMI yang sudah belasan tahun bekerja, mereka sudah menikah dan memiliki istri dan anak di Malaysia.

Hal tersebut dimaksudkan agar jumlah WNI, baik itu orang tua dan anak-anak, dapat terdata dengan baik. Dengan demikian, Pemerintah RI melalui KJRI dapat melindungi mereka dengan kelengkapan paspor dan dokumen lainnya hingga ke anak-anaknya yang lahir di Sarawak Malaysia.

Program KB

Terkait hal itu, ia mengharapkan Kementerian Agama juga dapat mendukung pelaksanaan pembinaan Keluarga Berencana (KB) yang rencananya akan dilakukan oleh BKKBN Kalbar di wilayah Sarawak, Malaysia bagi para PMI yang ada di wilayah tersebut.

“Hal ini sangat perlu direalisasikan karena menjadi salah satu syarat keabsahan administrasi perkawinan para PMI yang membawa istri dan anak bekerja di Sarawak Malaysia. Dengan sahnya secara administrasi perkawinan itu maka BKKBN bisa masuk di dalam sosialisasi dan pembinaan keluarga berencana dan program KKBPK,” katanya.

Ia menambahkan, dengan data yang valid itu juga maka dapat mempermudah membantu para PMI. Misalnya, dalam pelayanan pendidikan, kesehatan dan pembinaan keluarga berencana yang sejahtera dan bahagia oleh BKKBN.

“Melalui dukungan Kementerian Agama ini kami berharap perkawinan antar sesama PMI di Sarawak Malaysia menjadi sah. Namun tidak meninggalkan peraturan perkawinan yang berlaku di Indonesia. Dengan harapan para ‘pahlawan devisa’ negara ini dapat merasakan bahwa pemerintah terus dapat hadir di tengah-tengah mereka,” pungkas Yonni. (*) [HeloBorneo.com]

Bagi artikel ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *