28 July, 2021

HeloBorneo.com

Kabar dari Tanah Borneo

Revisi RTRW, Pemprov Kaltim Tunggu Kepastian Luasan Kawasan Ibu Kota Negara Baru

Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) baru belum juga ditetapkan kepastian luasannya. Hal ini berdampak pada belum dapat ditetapkannya revisi RTRW Provinsi Kaltim.

_____________________________________________

Ibu Kota Negara, revisi rtrw, kaltim
Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) baru belum juga ditetapkan kepastian luasannya. Hal ini berdampak pada belum dapat ditetapkannya revisi RTRW Provinsi Kaltim. | HeloBorneo.com — Ilustrasi Ibu Kota Negara baru. (net)

 

SAMARINDA | Rencana revisi RTRW Provinsi Kaltim tertunda. Hal ini belum dapat dilaksanakan mengingat pihak Pemprov Kaltim masih menunggu kepastian soal luas kawasan Ibu Kota Negara (IKN) baru yang masih belum ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Sebagai informasi, Presdien Joko Widodo pada 2019 telah mengumumkan beberapa wilayah di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi Ibu Kota Negara (IKN) baru. Menyusul keputusan presiden itu, revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) 2016-2025 perlu dilakukan oleh Pemprov Kaltim.

Hanya saja, hingga kini upaya revisi RTRW oleh Pemprov Kaltim itu masih belum dapat dituntaskan karena belum mengetahui berapa luasan IKN yang ditetapkan oleh pusat.

Sekretaris Provinsi Kaltim HM Sabani mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu. “Kami masih (menunggu) penetapan berapa luas kawasan IKN,” ujarnya beberapa waktu lalu, sebagaimana dikutip dari inibalikpapan.com beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, Sabani mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan revisi dan bakal disesuaikan dengan penetapan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang akan menjadi Pusat Pemerintahan NKRI.

Pentingnya kepastian luasan kawasan Ibu Kota Negara Baru 

Sabani menyoroti soal pentingnya kepastian luasan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) baru. Dengan adanya kepastian itu, pihaknya dapat bekerja tuntas, dan tidak perlu melakukan revisi berulang-ulang.

Lebih lanjut, pertimbangan kepastian luasan kawasan IKN itu karena nantinya daerah tersebut akan menjadi daerah otonom baru, dan terpisah dari RTRW Provinsi Kaltim.

Itulah sebabnya menjadi sangat penting untuk mengetahui luasan lahan kawasan yang akan menjadi pusat pemerintahan yang nantinya akan digunakan pemerintah pusat di kemudian hari.

Revisi RTRW Kaltim memang perlu dilakukan, dengan mempertimbangkan perubahan lainnya terkait peruntukkan kawasan atau wilayah di masing-masing kabupaten dan kota. Sebagai catatan, kegiatan revisi ini berlangsung tiap 5 tahun sekali. (*) [HeloBorneo.com]

 

Bagi artikel ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •