21 November, 2020

HeloBorneo.com

Kabar dari Tanah Borneo

RDP Virtual DPRD dan Disdikbud Kaltim, Gaji Guru Honorer Dipastikan Dibayar Penuh

2 min read
Gaji guru honorer
HeloBorneo.com – Ilustrasi (net)

SAMARINDA | Gaji guru honorer dipastikan dibayar penuh. Hal tersebut sebagai hasil rapat virtual yang diadakan oleh DPRD Kaltim dengan Disdikbud Kaltim, Rabu (15/4/2020) malam.

Kepastian pembayaran penuh guru honorer ini merupakan berita baik di tengah kondisi pandemi covid-19. DPRD memastikan pembayaran honor dilakukan secara penuh, tanpa potongan.

Komisi IV DPRD Kaltim menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara virtual dengan mitra kerjanya, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim. Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa dana pembayaran gaji para guru honorer akan berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Yaqub ketika ditemui di Kantor DPRD Kaltim usai menggelar RDP virtual membenarkan itu. Rusman mengatakan telah tercapai kesepakatan bahwa untuk guru honorer tidak ada pemotongan.

Tapi Untuk Guru Swasta…

Namun, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini belum dapat memastikan hal yang sama untuk sekolah swasta. Dirinya mengungkapkan bahwa pihaknya masih mengalami kendala untuk memastikan agar para guru tetap mendapatkan gaji yang sesuai.

“Iya, masih jadi persoalan itu di sekolah swasta. Karena pemerintah masih memiliki sekat untuk bisa melakukan intervensi langsung ke yayasan,” demikian jelasnya.

Walau demikian, Rusman menilai masih ada jalan yang bisa ditempuh pemerintah untuk memperhatikan nasib para honorer di sekolah swasta.

Rusman mengatakan bahwa pihaknya telah meminta Disdikbud untuk membuat surat edaran ke sekolah. Tujuannya untukmengimbau agar tidak memotong gaji para guru. Ia memperkirakan surat tersebut kemungkinan sudah siap dalam minggu-minggu ini.

Realokasi Anggaran BOS

Terkait alasan realokasi anggaran BOS ini, Rusman Yaqub mengatakan bahwa hal tersebut mengacu pada kenyataan pebijakan pemerintah yang masih menerapkan social distancing. Kebijakan itu membuat sekolah-sekolah masih diliburkan.

Itu artinya, BOS tidak terpakai karena tidak ada operasional. “Makanya kami sepakat untuk mengalokasikan ke hal yang perlu. Jika dulu maksimal 25 persen BOS, sekarang bisa sampai 70 persen,” jelasnya.

Dijelaskannya, besaran realokasi sebesar 70 persen anggaran itu tidak hanya untuk keperluan gaji honorer. Dana itu juga digunakan untuk untuk memberikan tunjangan paket data internet. Paket itu paling diperlukan saat ini untuk mendukung kegiatan sistem belajar online para peserta didik.

Selain itu, dana realokasi untuk membantu siswa tidak mampu. Rusman pun mengungkapkan banyaknya keluhan yang masuk ke pihaknya terkait hal tersebut. “Banyak keluhan masuk ke komisi IV, pengeluaran orang tua tambah banyak. Contohnya, handphone cuma satu, sementara anak ada tiga. Semua harus belajar online. Kan semua perlu paket data,” pungkas Rusman. (*) [HeloBorneo.com]

Bagi artikel ini
  • 3
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    3
    Shares