Wed. Jul 8th, 2020

HeloBorneo.com

Kabar dari Tanah Borneo

Isran Noor Hentikan Semua Proses Lelang dan Kontrak Pekerjaan 2020 Demi Fokus Lawan Covid-19

2 min read
Isran Noor hentikan semua proses lelang dan kontrak pekerjaan
HeloBorneo.com – Gubernur Kaltim Isran Noor (net)

SAMARINDA | Isran Noor hentikan semua proses lelang dan kontrak pekerjaan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Langkah tegas ini sebagai upaya besar memfokuskan sumber daya di provinsi tersebut untuk  mengatasi pandemi covid-19.

Namun dampak negatifnya, gerak roda perekonomian Kaltim akan berhenti akibat pandemi covid-19. Penghentian semua proses lelang dan kontrak pekerjaan akan membuat Target Anggaran Belanja Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 Kaltim meleset. Padahal, diproyeksikan sebesar 11,84 miliar untuk tahun ini.

Melalui simulasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), APBD tahun 2020 ini diprediksi hanya mencapai kisaran angka Rp 6,7 triliun saja akibat pandemi covid-19.

Fokus Penanganan Covid-19

Demi fokus menangani covid-19, Gubernur Kaltim Isran Noor menerbitkan kebijakan terbaru. Kebijakan ini berupa penghentian proses pengadaan barang atau jasa dan pelaksanaan kontrak 2020. Kebijakan tersebut ditujukan kepada seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kaltim melalui Surat Gubernur Kaltim Nomor 903/2557/BP3/B.AP.

Dasar keputusan Gubernur Kaltim ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020. Yaitu tentang Percepatan Penyesuaian APDB dalam rangka Penanganan Covid serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Poin Penting

Isran Noor menyampaikan beberapa poin penting dalam kebijakan tersebut.

Pertama; Agar segera melakukan penyesuaian belanja daerah dengan melakukan rasionalisasi.

Kedua; Segera melakukan penghentian proses pengadaan barang atau jasa baik proses tender maupun pengadaan lainnya. Juga termasuk pelaksanaan pekerjaan yang dikontrakkan. Kecuali kegiatan yang berkaitan dengan penanganan covid-19.

Ketiga; Penghentian dimulai sejak 14 April 2020 sampai waktu yang tidak ditentukan.

Keempat; Agar penghentian seluruh proses tersebut dilakukan secara profesional. Prosesnya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. Termasuk juga memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang kredibel, transparan, dan akuntabel. Isran Noor juga meminta seluruh proses bersih dari praktik korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan.

Surat Gubernur Kaltim tersebut juga ditembuskan ke Wakil Gubernur Kaltim, Ketua DPRD Kaltim, dan unsur pimpinan Setdaprov Kaltim. Hal ini agar langkah Isran Noor hentikan semua proses lelang dan kontrak pekerjaan dapat segera ditindaklanjuti bawahannya dengan segera.

Telah Sepakat Sebelumnya

Sebagai informasi, pihak DPRD dan TAPD Kaltim sebelumnya telah menyepakati realokasi anggaran dari APBD Kaltim. Besaran anggaran yang disepakati yaitu sebesar Rp 388,5 miliar untuk percepatan penanganan penyebaran covid-19.

Dari jumlah tersebut, akan dialokasikan untuk bidang kesehatan, pihak terdampak dari segi ekonomi, dan juga jaring pengaman sosial.

Realokasi anggaran ini tentu berdampak secara ekonomi. Diperkirakan sejumlah kegiatan terpaksa dibatalkan dan dialihkan untuk kegiatan penanganan covid-19. Tak hanya itu, banyak proyek dan kegiatan pembangunan dan kegiatan ekonomi yang terpaksa terhenti. Buntutnya, pendapatan Provinsi Kaltim akan turun drastis terdampak covid-19. (*) [HeloBorneo.com]

Suka artikel ini? Silakan bagikan melalui media sosial anda: