Sun. Sep 20th, 2020

HeloBorneo.com

Kabar dari Tanah Borneo

DPRD Kukar Respons Usul Abdul Gafur Mas’ud Soal Seluruh PPU Jadi Wilayah IKN Baru

2 min read
Usul Abdul Gafur Mas'ud
HeloBorneo.com – Gedung DPRD Kutai Kartanegara di Tenggarong, Kalimantan Timur (Foto: Ezagren/wkpd)

TENGGARONG | DPRD Kukar Respons Usul Abdul Gafur Mas’ud terkait Ibu Kota Negara. Abdul Gafur Mas’ud sebelumnya menyebutkan agar seluruh wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Jadi Wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Baru.

Pihak DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) pun memberikan tanggapan terkait usul Abdul Gafur Mas’ud tersebut.

Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasyid, mengingatkan Bupati PPU soal pembagian wilayah Ibu Kota Negara baru, yaitu di sebagian Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Hal tersebut sudah menjadi keputusan pemerintah.

Abdul Rasyid meminta Abdul Gafur Mas’ud mengacu pada keputusan pemerintah itu. “Kita nggak tahu apa pertimbangan pemkab PPU untuk mengajukan itu. Tapi kalau kita tetap mengacu pada ketetapan pemerintah pusat. Kami menghormati pusat karena sudah ditetapkan dan tentunya ada pertimbangan,” tegasnya, sebagaimana dilansir dari detik, Senin (10/2/2020).

____________________

Berita terkait:  Menko Luhut Umumkan Pembentukan Tim Finalisasi IKN Baru, Ini Ketuanya

____________________

Tak hanya itu, politisi yang menjabat Ketua DPD II Partai Golkar Kukar ini juga menyebutkan bahwa jajaran Pemkab Kukar dan otoritas terkait di wilayah itu tetap mengikuti keputusan pemerintah pusat. Abdul Rayid meminta seluruh pihak menghormati ketetapan pemerintah. “Kita harus hormati karena sudah ditetapkan,” ucapnya.

Usul Seluruh Wilayah PPU

Wacana ini bermula ketika Bupati PPU, Abdul Gafur Mas’ud, mengusulkan agar seluruh wilayahnya menjadi kawasan IKN baru.

Dikutip dari Antara, Jumat (7/2/2020), Abdul Gafur mengatakan bahwa usulan itu sudah sempat disampaikan ke menteri terkait.”Kami usulkan untuk memasukkan seluruh wilayah Penajam Paser Utara dalam kawasan ibu kota baru, kami koordinasi langsung dengan Menteri ATR/BPN,” ucapnya.

Usul Abdul Gafur Mas'ud
HeloBorneo.com – Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas’ud. (Foto: Antaranews Kaltim/Bagus Purwa)

Demi Hindari Konflik

Usul Abdul Gafur Mas’ud itu tercetus demi menghindari perdebatan serta konflik terkait tapal batas dan pemekaran wilayah. “Bisa terjadi konflik sosial dan menjadi perdebatan menyangkut tapal batas, tapi jika seluruh Penajam Paser Utara masuk kawasan ibu kota negara tidak perlu ada pemekaran lagi,” jelas Bupati PPU itu.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kaltim. Keputusan Presiden Joko widodo itu diketahui melalui pengumuman yang disiarkan oleh seluruh televisi nasional, pada Senin (26/8/2019) lalu. Jokowi mengatakan, bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal yakni di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Secara spesifik, Jokowi menyebutkan wilayahnya, yaitu sebagian di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan sebagian lainnya di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). (*) [HeloBorneo.com

Bagi artikel ini
  • 11
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    11
    Shares