27 November, 2020

HeloBorneo.com

Kabar dari Tanah Borneo

Dorong Transparansi, Kaltim Siap Optimalkan “Si Informan”

2 min read
Kepala Biro Humas dan Protokol Setprov Kaltim, M Syfaranuddin (kedua dari kiri) memamerkan poster Si Informan bersama operator perwakilan OPD Kaltim seusai mengikuti Bimbingan Teknis Si Informan, di Ruang Rapat Biro Humas dan Protokol Setprov Kaltim.(Foto: Antara/Arif Maulana)

SAMARINDA | Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Biro Humas dan Protokol Setprov Kaltim menyatakan siap mengoptimalkan pemanfaatan media informasi “Si Informan”atau Akselerasi Sinergi Informasi Masyarakat, guna memenuhi kebutuhan informasi masyarakat cepat, tepat dan akurat.

“Si Informan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai tujuan program ini dibuat, yakni dalam rangka percepatan penyampaian informasi masyarakat baik program hasil kegiatan Pemerintah daerah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap pertanyaan masyarakat yang diterima langsung, didapat pada media massa, media sosial, dan sarana lainnya,” kata Ivan sapaan akrab M Syfaranuddin, Selasa (6/10).

Ia mengatakan tidak hanya untuk diseminarkan ke publik, Si Informan juga sudah didukung operator perwakilan OPD lingkup Kaltim yang mumpuni.

Menurutnya sebagai penunjang para operator juga sudah diberikan pembekalan melalui bimbingan teknis pelayanan Si Informan melalui kelas khusus, dengan peserta lima hingga enam orang setiap kelasnya pada 30 Septmber 2020. Selain itu juga mereka langsung diawasi dan untuk mengenal operator Si Informan perwakilan OPD masing-masing.

“Kecepatan dan keakuratan mendapatkan informasi, kemudian mengolah data serta mempublikasi kepada masyarakat menjadi tantangan bagi Biro Humas Setda Kaltim. Jika terlambat merespon, tidak menutup kemungkinan informasi yang ada menjadi bias yang berdampak terhadap sosial bahkan bisa menganggu Kamtibmas,” ujarnya.

Syfaranuddin menjelaskan latar belakang dibuatnya program Si Informan adalah kecepatan dan sinergi dalam penyajian informasi yang dibutuhkan masyarakat di era digital tidak bisa ditawar-tawar lagi, jika tidak informasi berkembang kemana – mana sehingga menjadi berita tidak benar.

“Lebih bahayanya lagi berdampak kepada image pemerintahan, oleh karenanya harus ada kanal tersendiri agar informasi benar, dapat dipertanggungjawabkan dan akurat,”katanya. (sumber: Antara) (*) [HeloBorneo.com]

Bagi artikel ini
  • 3
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    3
    Shares