Bila UU IKN Jadi, Jokowi Akan Bertemu Warga Kaltim: Agar Tak Ada Miskomunikasi

JAKARTA | Bila UU IKN jadi, Jokowi memastikan akan kembali bertemu dengan warga Kaltim. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman atau miskomunikasi dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru di Kalimantan Timur.

Dikutip dari wawancaranya dengan BBC Indonesia beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo mengatakan akan bertemu lagi dengan masyarakat adat di Provinsi Kalimantan Timur. Pertemuan itu akan dilakukannya bila UU IKN jadi.

Pertemuan itu terkait pembicaraan pemindahan ibu kota ke provinsi tersebut. “Saya sudah ketuk pintu kepada tokoh-tokoh di Kalimantan Timur. Kalau nanti undang-undangnya sudah selesai saya akan bicara banyak lagi.  Dengan masyarakat adat di sana, dengan masyarakat asli yang ada di sana, dengan masyarakat yang ada di Kaltim, dengan tokoh-tokohnya,” demikian Jokowi mengutarakan rencananya pada wawancara dengan BBC itu.

____________________

Berita terkait:

• Ekonomi Jadi Prioritas, Jokowi: Tapi Bukan Tidak Senang HAM dan Lingkungan
• “Kulonuwun” Bangun IKN Baru, Jokowi Temui Tokoh Adat Kaltim

____________________

Sudah “Kulonuwun”

Sebelumnya, pada kunjungan Desember tahun 2019 lalu, Jokowi telah bertemu para pemangku adat dan tokoh-tokoh Kaltim. Pada kunjungan ke Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019) Presiden Jokowi permisi atau “kulonuwun” dengan menemui masyarakat dan para tokoh adat Kaltim.

Dalam adat Jawa, “Kulonuwun” adalah ungkapan yang biasa dipakai oleh masyarakat suku Jawa jika akan mendatangi suatu tempat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk permohonan izin atau permisi kepada si “empunya” alias pemilik tempat tersebut.

Sebagaimana diketahui, Medio Agustus 2019 lalu, pemerintah telah bulat memutuskan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta.  Wilayah yang menjadi IKN baru ini terletak di sebagian wilayah Kukar (Kutai Kartanegara) dan PPU (Penajam Paser Utara).

Mengajak Warga Kaltim Ikut Serta 

Menurut Jokowi, pemindahan ibu kota negara (IKN) ini adalah sebuah gagasan besar yang akan membawa sebuah visi besar Indonesia maju di 2045. Oleh karena itu, ia berharap justru masyarakat asli di Kaltim mendapatkan manfaat ekonomi yang baik dari pembangunan ibu kota ini. “Saya sudah sampaikan ke tokoh-tokoh di Kaltim, bahwa mereka akan kita libatkan dalam pembangunan,” ujarnya. (*) [HeloBorneo.com]