Green Province, atau provinsi hijau, adalah salah satu hal yang ingin diwujudkan di Provinsi Kalimantan Utara. Demi mencapai hal itu, BRGM telah memiliki strateginya.

_______________________________________

TANA TIDUNG | Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Republik Indonesia akan menerapkan kombinasi penanaman mangrove di tambak atau silvofishery di Kalimantan Utara demi mewujudkan cita-cita green province.

Kepala BRGM Hartono mengungkapkan hal tersebut. “Ini permulaan yang bagus dan kita tidak akan menutup kembali sebagai hutan mangrove tapi kombinasi mangrove dengan tambak atau silvofishery,” katanya saat meninjau kawasan penanaman mangrove di Desa Bebatu, Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara, Ahad (20/11/2022) sebagaimana dikutip dari Antara.

Sistem silvofishery, lanjut Hartono, adalah suatu sistem dimana masyarakat tetap bisa mendapatkan manfaat dan fungsi karbon terjaga baik dari tanaman mangrove.

Wujudkan Green Province Dengan Sistem Silvofishery

Hartono meninjau kawasan yang ditanami mangrove oleh Presiden RI Joko Widodo bersama para Duta Besar Uni Eropa di kawasan tersebut pada 19 Oktober 2021.

Saat ini, mangrove yang ditanam Jokowi sudah tumbuh bagus dengan jumlah daun 20 helai dan tidak tenggelam. “Jadi Kaltara beda dengan provinsi lain, dimana uniknya hutan mangrovenya luas masyarakatnya sedikit. Jadi kepemilikannya bisa di atas 10 hektare,” katanya.

BRGM akan menata kembali dan membicarakan dengan Pemerintah Provinsi Kaltara dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk payung hukumnya karena melibatkan masyarakat.

Dimana perencanaan sosial adalah kawasan hutan yang dikelola masyarakat dapat diusahakan dengan budidaya komoditas tertentu.

Sudah Diterapkan di Tempat Lain

Penerapan sistem silvofishery, menurut penjelasan Hartono, sudah diterapkan di Kalimantan Timur. Lokasi tepatnya yaitu di kawasan Delta Mahakam.

Lebih lanjut, Hartono mengatakan bahwa mangrove punya fungsi untuk penyerapan serta penyimpanan karbon, tambak yang terlanjur dibuka dievaluasi terutama di kawasan hutan.

Rehabilitasi mangrove di Kaltara, awalnya saat Jokowi ke Kaltara. Saat itu, sang presiden berkesempatan meresmikan kawasan industri hijau, yang sudah mulai dibangun di Kaltara, menjadi yang terbesar di dunia, karena memiliki target luas lahan mencapai 30.000 hektare, dan menjadikan Kaltara sebagai green province, atau provinsi hijau.

“Beliau melihat banyak tambak yang tidak terurus. Kemudian beliau memerintahkan pada Menko dan kami untuk merehabilitasi mangrove untuk mewujudkan Kaltara sebagai Green Province, yang produktif namun tetap green,” kata Hartono. (*) [HeloBorneo.com]