22 November, 2020

HeloBorneo.com

Kabar dari Tanah Borneo

Wow! Kaltara Bakal Banjir Investasi Rp 613 Triliun

3 min read
Kaltara
HeloBorneo.com -Ilustrasi Kaltara (net)

 TANJUNG SELOR | Upaya pemerintah pusat melakukan percepatan program strategis nasional di Kalimantan Utara (Kaltara) terlihat dari rapat yang digelar Selasa (5/9/2017).

Rapat koordinasi kerja sama investasi Pemerintah Indonesia dan China ini digelar di Ruang Rapat Lantai II, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta ini dipimpin Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, yang akrab disapa LBP.

Selain Luhut, turut hadir Gubernur Dr Irianto Lambrie didampingi beberapa kepala organisasi pemerintah daerah (OPD) terkait. Sementara, menteri-menteri terkait pun juga hadir di antaranya, Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas T Lembong, serta para pejabat kementerian terkait.

Sebagai informasi, rapat ini merupakan tindak lanjut dari upaya kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan China terkait kerja sama investasi dalam Forum BRI yang berlangsung belum lama ini di Beijing.

Program Pembangunan di Kaltara

Fokus pembahasan Rakor ini terkait empat lokasi yang menjadi fokus progres Belt and Road Initiative (BRI) Indonesia-China. Keempat lokasi itu meliputi Sumatra Utara, Bali, Kalimantan Utara, serta Sulawesi Utara.

Spesifikasi program di Kaltara yaitu pengembangan investasi pembangunan sektor perkebunan dan proyek hydro power. Selain itu ada juga rencana pembangunan kilang minyak, dan pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyebutkan bahwa ada beberapa program di Kaltara yang akan masuk BRI Indonesia-China. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Nunukan menjadi salah satu yang masuk dalam program. PKSN Nunjukan ini meliputi pelayanan lintas-batas negara, perikanan, pertambangan, pariwisata, perkebunan, serta pertahanan dan keamanan.

Rencana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tarakan juga masuk kedalam program ini. Di dalamnya meliputi pariwisata, kehutanan perkebunan, dan pertambangan. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kayan Mentarang yang terdiri dari Taman Nasional Kayan Mentarang dan Proyek Strategis Nasional (PSN) KIPI Tanah Kuning, masuk dalam rencana program ini.

Rencana program pembangunan Kaltara melalui kerja sama investasi China ini diperkirakan bernilai USD 45,98 miliar atau setara Rp 613 triliun.

3 Prioritas Lambrie

Irianto Lambrie mengutamakan tiga kegiatan prioritas dari program-program tersebut dengan nilai investasi sekitar USD 26 miliar. Ketiganya terdiri dari pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Sungai Kayan Bulungan dengan investasi USD 17,30 miliar. Kemudian, pembangunan kawasan industri dengan klaster khusus industri alumina (USD 7,0 miliar). Ketiga, program pengembangan KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi dengan nilai investasi USD 1,68 miliar. Lambrie juga mengatakan pelabuhan internasional di kawasan sekitar akan segera dibangun.

Irianto menjelaskan bahwa telah dibentuk Komite Kerja Sama Garuda Maintenance Facility (GMF)-BRI. Tim kerja ini dipimpin Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan. Didalamnya, juga terdapat menteri terkait, yang secara spesifik, terdapat tim di tiap-tiap wilayah. Provinsi Kaltara masuk dalam tim kerja atau working group II yang diketuai Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Masukan Untuk Kaltara

Rakor tersebut juga memberi banyak masukan untuk Kaltara. Pertama, yaitu pentingnya membangun kawasan industri yang terintegrasi. Kedua, terkait energi, yaitu rencana pembangunan PLTU sebagai alternatif pemenuhan energi.

Provinsi termuda di Indonesia ini memiliki batu bara. Sehingga pembangunan PLTU seharusnya tidak menjadi kendala, karena sudah ada bahan bakarnya. Lambrie mengatakan bahwa investor China pun tertarik ke sektor energi PLTU. “Tsingshan (investor asal China-red.), yang berencana membangun industri smelter sudah melakukan survei,” kata Lambrie.

Masukan berikutnya yaitu terkait skema joint venture antara perusahaan Indonesia dengan China. Skema ini akan makin mendorong transparansi pengembangan ekonomi dan investasi di Tanah Air.

Terakhir, masukan tentang pengaturan dan mekanisme penggunaan tenaga kerja asing asal China. Hal ini penting agar tidak menimbulkan kontra produktif dan kesan buruk terhadap pemerintah. Selain perlunya konsistensi yang kuat dan berkesinambungan dalam kebijakan pemerintah untuk menjamin keamanan berinvestasi dan berbisnis. (*) [HeloBorneo.com]

Bagi artikel ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *