29 November, 2022

HeloBorneo.com

Kabar dari Tanah Borneo

Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang Langsung Tancap Gas, Ini Prioritasnya

Usai dilantik Presiden RI, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang langsung tancap gas menjalankan tugasnya. Setidaknya ada 2 hal penting yang akan jadi prioritas dalam 100 hari pertama menjalankan pemerintahannya.

_____________________________________________

Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang
HeloBorneo.com — Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang saat tiba di VIP Room Bandara Juwata. (Foto: Biro Humas Pemprov Kaltara)

 

TARAKAN | Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) periode 2021 hingga 2024, Zainal Arifin Paliwang tiba di VIP Room Bandara Juwata, Kota Tarakan pada Rabu (17/2) siang usai dilantik dalam jabatan tersebut oleh Presiden RI Joko Widodo pada Senin (15/2) di Istana Negara, Jakarta.

Saat tiba di Tarakan, Gubernur didampingi sang istri, Hj Rahmawati. Kedatangan orang nomor satu di Provinsi Kaltara ini disambut Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara H Suriansyah dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.

“Saya akan secepat-cepatnya merealisasikan visi-misi yang sudah dicanangkan sebelumnya,” ujar Zainal, sosok nomor satu di provinsi berjuluk Benuanta itu.

Program 100 hari Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang

Gubernur juga menyatakan bahwa dalam 100 hari kedepan, ada beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan dan disinergikan seluruh OPD di Pemprov Kaltara. Termasuk pemerintah kabupaten dan kota yang ada.

“Dalam 100 hari kedepan, yang paling penting dilakukan adalah menekan angka penyebaran Covid-19. Untuk itu, saya memerintahkan dibangun Posko Antisipasi dan Pengawasan Penyebaran Covid-19 di wilayah perbatasan,” tutur Gubernur.

Menurut Zainal, ini penting dilakukan karena selama ini posko seperti itu, belum pernah dibentuk. “Di posko tersebut, keluar masuk orang, khususnya yang dari luar Kaltara akan diawasi ketat. Tanpa hasil Rapid Antigen dengan hasil negatif, tak bisa masuk,” jelas Zainal.

Tak itu saja, dalam waktu dekat, Gubernur juga akan membahas proses pengalihan pengelolaan aset Pelabuhan Tengkayu I atau SDF dan Tengkayu II atau Perikanan. “Pemprov Kaltara dan Pemkot Tarakan akan menggelar rapat terbatas membahas masalah ini. Termasuk, soal bagi hasil yang akan diterima Pemprov dari pengelolaan aset tersebut oleh Pemkot Tarakan,” tutup Gubernur. (*) [HeloBorneo.com]

Bagi artikel ini