1 October, 2020

HeloBorneo.com

Kabar dari Tanah Borneo

Kaltara Siapkan Cadangan Beras 50 Ton Guna Antisipasi 2 Hal Ini

2 min read
HeloBorneo.com – Ilustrasi: cadangan beras. (Foto: Fedrik F Tarigan/JawaPos)

HeloBorneo.com – TANJUNG SELOR | Guna mencegah hal-hal tak diinginkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bergerak cepat guna mengantisipasi dua hal sensitif yang sering terjadi pada komoditi beras, yaitu perubahan harga dan krisis pangan. Sebagaimana diketahui, ketersediaan beras sebagai bahan makanan pokok adalah hal penting.

Mengingat vitalnya komoditi beras dalam keseharian masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara, maka Pemprov Kaltara mengalokasikan pengelolaan cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) sebanyak 50 ton.

Sebagaimana dilansir dari tribun, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie mengatakan hal tersebut dilakukan guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Ini untuk mengantisipasi terjadinya gejolak harga jika bencana alam seperti gempa bumi, banjir dan tsunami, terjadi di Kaltara. Sebab kejadian ini berpotensi memengaruhi terjadinya gagal bahkan membuat gejolak harga serta memicu terjadinya inflasi,” jelas Lambrie, Senin (2/12/2019).

Belum Ada Cadangan Beras

Langkah penyediaan cadangan beras ini cukup penting untuk dilakukan, mengingat provinsi termuda ini belum memiliki cadangan beras. Selain Kaltara, ternyata masih ada 7 provinsi lainnya yang juga belum memiliki cadangan beras.

irianto lambrie
HeloBorneo.com – Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie. (Foto: Humas Prov Kaltara)

Irianto Lambrie memberikan instruksi pembentukan pencadangan beras berdasarkan data dan laporan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kaltara. Berdasarkan kenyataan tersebut, Irianto Lambire lantas agar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kaltara dapat mengalokasikan anggaran Rp 575 juta untuk cadangan beras pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (P-APBD) 2019. Hal serupa pun ia instruksikan kepada instansi terkait lainnya.

“Instansi terkait juga saya instruksikan agar mengajukan tambahan pada tahun berikutnya untuk memenuhi standar kuota cadangan beras,” jelasnya.

Instruksi ke Pemkab dan Pemkot

Lebih lanjut, Lambrie telah memberi instruksi kepada DPKP Kaltara agar menyampaikan tembusan surat Kepala Badan Ketahanan Pangan perihal Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) kepada pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di Kaltara. “Saya berharap ini dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten/kota,” jelasnya.

Sementara itu, Andi Santiaji Pananrangi mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat akan digelar penandatangan perjanjian kerjasama dengan Badan Usaha Logistik (Bulog) Divre Kalimantan Timur-Kaltara (Kaltimtara). Kepala DPKP Kaltara itu mengungkapkan bahwa dalam kerja sama tersebut akan menyebutkan poin-poin perjanjian terkait hal-hal yang menjadi prasyarat Bulog akan mengeluarkan cadangan beras itu sewaktu-waktu saat dibutuhkan.

Andi Santiaji Pananrangi juga menyebutkan pembagian tugas, dimana Bulog akan menyediakan berasnya, sedangkan penganggarannya menjadi tugas DPKP Kaltara.

Dilandasi Aturan Perundangan, PP dan Permen

Regulasi terkait Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) dilandasi oleh beberapa peraturan terkait, antara lain:

  • Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan;
  • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
  • Peraturan Pemerintah Nomor 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengatur penetapan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai CPP Provinsi oleh Gubernur dan CPP Kabupaten/kota oleh Bupati melalui Peraturan Daerah.

(HB)

Bagi artikel ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *