30 September, 2020

HeloBorneo.com

Kabar dari Tanah Borneo

Dengar Aspirasi Rakyat, Tarif Tambat Baru Speedboat di Kaltara Ditunda

3 min read
tarif tambat baru
HeloBorneo.com – Ilustrasi: Speedboat dan kapal reguler melakukan aksi mogok operasional. Kapal hanya bersandar di pelabuhan Tengkayu I Tarakan, Kalimantan Utara, tanpa mengangkut penumpang, Sabtu (4/1/2020). (Foto: Tribunkaltim.co/Alfian)

| TANJUNG SELOR | Tarif tambat baru untuk saat ini ditunda. Penerapan pemberlakuan tarif tambat speedboat yang baru ditunda pemberlakuannya di Kaltara. Hal ini sebagai hasil dengar pendapat antara dewan dengan masyarakat. Namun, batas waktu penundaan pemberlakuan tarif tambat kapal penumpang dan barang di Pelabuhan Tengkayu I (SDF) Tarakan akan ditetapkan kemudian. Tarif tambat yang beru ini merupakan penerapan Perda No 11 tahun 2019.

Ketua DPRD Kaltara, Noorhayati Andris, mengatakan bahwa penundaan dilakukan sampai ada kesepakatan antar kedua belah pihak. Kedua pihak yang bertikai yaitu Gapasdap Kaltara serta Dinas Perhubungan (Dishub).

Legislator PDIP ini mengatakan pada Senin (6/1/2020), bahwa pihaknya (DPRD Kaltara – red) hanya bertindak sebagai mediator. Norrhayati mengungkapkan keyakinannya bahwa masalah tersebut akan terpecahkan dengan solusi terbaik. Harapannya, dari solusi tersebut nantinya tidak akan memicu aksi mogok beroperasi yang dilakukan speedboat reguler untuk kembali berulang.

“Masalah ini, kami (DPRD Kaltara) hanya memfasilitasi. Teknisnya kami tidak ikut campur. Tapi kami tetap mengawal kebijakan tersebut dengan membentuk tim Khusus,” ujarnya, dicuplik dari niaga.asia (7//2020).

Kelancaran Transportasi di Kaltara Paling Utama

tarif tambat baru
HeloBorneo.com – Ilustrasi: Suasana Hearing DPRD Kaltara bersama pemilik speedboat reguler yang tergabung dalam Gapasdap dan Dishub Kaltara, Senin (6/1/2020) kemarin. (Foto: Mansyur/niaga.asia)

Kesepakatan bersama seluruh pihak merupakan bukti bahwa seluruhnya mengutamakan kelancaran transportasi di Kaltara. Pertemuan ini menjadi bentuk saling mengingatkan, bukan saling tidak percaya antara seluruh pihak terkait. Kelancaran transportasi di Kaltara cukup penting, mengingat masyarakat banyak mengandalkan transportasi menggunakan speedboat atau kapal laut.  Bila ada permasalahan yang sampai menyebabkan aksi mogok atau stop operasional transportasi kapal, tentu akan sangat mengganggu ekonomi dan aktivitas masyarakat setempat.

Akibat Belum Ada Sosialisasi Perda

Salahsatu penyebab penolakan perda ini ditengarai minimnya sosialisasi di masyarakat. HAl ini pun diungkapkan oleh Noorhayati. Akibatnya, terjadi gejolak yang memicu aksi mogok menolak penerapan tarif tambat baru itu.

Selain itu, minimnya kajian juga menyebabkan banyak hal yang dikeluhkan oleh pemilik speedboat reguler melalui Gapasdap. Dalam pertemuan tersebut, pihak DPRD Kaltara akan menyurati Gubernur Kaltara untuk kembali melakukan evaluasi atas kebijakan pemberlakuan Perda No 11 tahun 2019 pada 1 Januari 2020 tersebut.

Isi Berita Acara

Hasil pertemuan tersebut menghasilkan berita acara. Berita acara kesepakatan bersama tersebut ditandatangani Ketua DPRD Kaltara Noorhayati Andris, Kepala Dishub Kaltara Taufan Madjid, dan Ketua Gapasdap Kaltara Sabar, di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Senin (6/1) malam. Berikut isi berita acara:

Pertama; Menunda berlakunya Lampiran VI huruf A Nomor 3 Pelayanan Jasa Dermaga Pelabuhan pada Perda No. 11 Tahun 2019 tentang Retribusu Jasa Usaha, dengan mendasarkan pada Surat Nomor 06/DPD-GAPASDAP/TJS/I/2020 tanggal 6 Januari 2020 Perihal Peninjauan Tarif Retribusi Tambat Kapal pada Pelabuhan Tengkayu I Tarakan.

Kedua; Mengingat pentingnya pelayanan transportasi air yang merupakan yang merupakan lalul intas antar kabupaten /kota di Kaltara., maka mulai tanggal 7 Januari 2020, para pengusaha yang tergabung dalam Gapasdap Kaltara, transportasi penumpang dan barang akan beroperasi kembali.

Ketiga; Dishub Kaltara melakukan penertiban pada pengurus tiket yang tidak resmi dalam waktu dekat.

Keempat; Pemprov bersama DPRD Kaltara akan memanggil pihak Pertamina EP terkait kelangkaan BBM untuk transportasi angkutan laut di wilayah Kaltara.

Kelima; Dishub Kaltara akan mengangendakan kembali dengan Gapasdap pada 9 Januari 2020.

Keenam; Setiap permasalahan yang ada, Gapasdap Kaltara akan berkomunikasi kepada DPRD Kaltara dan Pemprov Kaltara serta tetap beroperasi (bila diakomodir dengan baik sesuai aturan yang berlaku).

Tarif Baru Jadi Penyebab Mogok Operasi

Sebelumnya, pada Sabtu (4/1/2019), para pengusaha speedboat reguler melakukan aksi mogok operasional di Pelabuhan Tengkayu I Tarakan dan Kayan II Tanjung Selor. Aksi tersebut berupa penolakan untuk melayani pelayaran semua rute yang ada.

Aksi tersebut sebagai adanya perubahan regulasi kenaikan tarif tambat untuk kapal dan speedboat reguler di Kaltara. Para pengusaha menyayangkan sikap Pemprov Kaltara yang langsung menerapkan tarif baru tanpa mengadakan sosialisasi serta komunikasi terhadap pelaku transportasi di Kaltara. (*) [HeloBorneo.com

 

 

Bagi artikel ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *