17 April, 2021

HeloBorneo.com

Kabar dari Tanah Borneo

Tim Pakar Universitas Lambung Mangkurat Lakukan Kajian Banjir Kalsel

2 min read

Kajian banjir Kalsel perlu dilakukan secara komprehensif. Tim Pakar Universitas Lambung Mangkurat turun tangan agar bencana itu tidak terjadi lagi.

_____________________________________________

kajian banjir kalsel
HeloBorneo.com — Rektor ULM Prof Dr H Sutarto Hadi saat menyerahkan donasi Rp50 juta untuk membantu renovasi mushalla di Desa Alat, Kecamatan Hantakan, Kabupaten HST. (Foto: ANTARA/Firman)

 

BANJARMASIN | Tim pakar dari berbagai bidang keilmuan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) melakukan kajian terkait bencana banjir besar yang menerjang 11 kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan (Kalsel) awal tahun 2021 ini.

“Persoalan banjir ini jangan sampai terulang di kemudian hari, maka kajian yang komprehensif perlu dilakukan,” terang Rektor ULM Prof Dr H Sutarto Hadi di Banjarmasin, Selasa (9/2/2021) soal pentingnya melakukan kajian banjir Kalsel.

Dia berharap, hasil kajian banjir Kalsel menjadi bahan pertimbangan mengambil kebijakan oleh pihak terkait baik pemerintah di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Kalsel.

Misalnya berkaitan regulasi bagaimana pemanfaatan lahan di Pegunungan Meratus dan sebagainya, Sutarto ingin setiap kebijakan harus berdasarkan kajian ilmiah pada aspek lingkungan.

Soal Kajian Banjir Kalsel, beri masukan untuk normalisasi sungai

Sutarto juga mencontohkan banjir di Kota Banjarmasin, ibukota Kalimantan Selatan, pihaknya telah memberikan masukan ke Walikota Banjarmasin Ibnu Sina untuk program normalisasi sungai.

“Ini momentum yang tepat bagaimana menyelamatkan sungai-sungai yang selama ini tertutup oleh bangunan. Sehingga ketika hujan dengan intensitas tinggi, maka banjir terjadi akibat aliran sungai terganggu,” jelasnya.

Terkait kajian banjir Kalsel, salah satu poin yang muncul adalah bahwa setiap bangunan yang menghalangi aliran air atau sungai wajib dilakukan pembongkaran tanpa terkecuali.

“Perda harus ditegakkan. Apapun bangunannya harus dibongkar jika bertentangan dengan program normalisasi sungai,” pungkas Sutarto. (sumber: Antara) (*) [HeloBorneo.com]

Bagi artikel ini
  • 7
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    8
    Shares